Dana Reklamasi Timah Diduga Dinikmati Oknum

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

PANGKALPINANG – Dana reklamasi timah berbentuk tunai yang dilakukan perusahaan pertimahan ternyata diserahkan ke kas negara. Namun hingga kini dana yang berasal dari royalti dan CSR tidak masuk ke kas daerah. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan Ketua Pansus tata kelola timah DPRD Bangka Belitung (Babel), Haryadi. Bahkan ia menduga dana tersebut telah dinikmati oknum-oknum tertentu.
kepada sejumlah wartawan, Haryadi juga menuturkan, tim yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, seyogianya tidak berkutat pada pasar harga timah begitu juga ekspornya. Namun, tanggungjawab pelaku-pelaku timah juga seyogianya dipertanyakan yakni, reklamasi.
“Pemprov. Babel dan tim dari provinsi. Jangan berfikir eksportir dan harga timah, yang harus difikirkan bahwa ada dana reklamasi dan itu disetor cash. Kami pertanyakan dana cash itu. Setahu kami, kalau memang reklamasi itu dilakukan, semua orang pasti tahu banyak lubang-lubang camui di Bangka,” tegas Haryadi, kemarin (25/3).
Ia pun menyampaikan, dengan banyaknya kolong camui, tentu akan berdampak pada penyakit malaria yang rawan menyerang masyarakat. “Jangan hanya berfokus pada harga timah, untung ruginya. Mari sama-sama pengusaha timah, eksekutif bersama Pansus membenahi timah ini, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, bukan segelintir orang,” imbuhnya.
Disinggung soal oknum yang menggelapkan dana reklamasi, Ketua DPD partai Hanura Babel itu pun mempertanyakan dana tersebut. Saya tidak bisa bicara oknum, yang pasti mengeluarkan izinnya Dinas Pertambangan, silahkan kawan-kawan tanyakan langsung,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel Deddy Yulianto kepada wartawan menjelaskan, DPRD Babel melalui Pansus tata kelola timah akan mendorong revisi Permendag 44. Kendati demikian ia menegaskan, bahwa segala bentuk timah yang diekspor wajib melalui bursa.
“Bursa tidak hanya satu, karena dikhawatirkan akan memonopoli. Selain itu, asal usul barang, jangan sampai IUP puluhan rektar, ekspor sampai ratusan ton. Kita tekankan, eksportir membuat berita acara ekspor barang. Itu untuk menghindari Illegal Mining dan Illegal Export. RKAB, jangan dibuat asal-asalan, karena banyak yang tidak sesuai di lapangan,” terang Deddy.
Verifikasi yang dilakukan Surveyor Indonesia, ditegaskannya agar wajib melibatkan Pemda. “DPRD melalui Pansus, akan mencoba ke Dirjen perdagangan luar negeri, karena sebagai daerah penghasil, kita sangat dirugikan. Reklamasi, kemana jaminan reklamasinya? Menambang, tapi tidak ada tanggungjawabnya,” tuturnya lagi.
Deddy pun mengimbau, agar para pengusaha, benar-benar perduli akan daerah Babel yang telah dikeruk timahnya. Begitu juga persoalan royalti, Pemda harus dilibatkan, agar mengetahui volume keluarnya barang yang diekspor. “Selama ini, keluarnya barang melalui verifikasi Surveyor Indonesia, bea cukai dan perdagangan luar negeri, namun Pemda tidak dilibatkan. Daerah yang punya kekayaan alam, kenapa orang yang menentukan? Kita yang punya kewenangan penuh perdagangan timah,” ujarnya tegas.
Ketua DPD partai Gerindra Provinsi Babel itu pun meminta, aparat hukum, khususnya Kapolda Babel dapat mengawasi peredaran timah yang ada. “Kalau perlu bentuk Satgas timah, untuk mengawasi peredaran timah. Ini maling teriak maling. Karena selama ini, diduga ada kongkalikong dan kita minta agar benar-benar melakukan pemeriksaan asal-usul barangnya. Pemerintah Provinsi, jangan dijadikan boneka oleh pengusaha dan penguasa,” tutupnya.(iam)

banner 1200x200

Baca Juga:  Sambut Ramadan, Molen Pawai Ta'ruf Bareng Warga
Tags:
author

Author: