Dapat Keluhan, Kulok Himbau Penjualan LPG 3 Kg Ikuti HET

by -
Gas Melon
Kulok Himbau Penjualan LPG 3 Kg Harus Ikuti HET
Ilustrasi Gas Melon 3 Kg

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Keluhan pengguna tabung gas 3 kilogram (kg) terkait harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), diakui Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan ( Kabag Ekbang) Setda Beltim, Hendri Yani. Hasil monitoring yang dilakukannya juga menemukan keluhan itu.

“Memang kita sudah melakukan monitoring ke lapangan. Ada keluhan terkait HET ini,” ujar Hendri Yani yang akrab disapa Kulok saat dikonfirmasi Belitong Ekspres, Senin (19/8) kemarin.

Menurut Kulok, ketetapan HET isi ulang tabung Gas LPG 3 Kg sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang. Lantas, aturan tersebut juga dijadikan acuan oleh Pemerintah daerah dalam penetapan HET di daerah. “Ini sudah disampaikan kepada agen maupun pangkalan. Artinya Pemda tidak sekonyong-konyong menetapkan HET,” kata Kulok.

Khusus Kabupaten Beltim yang berada dalam satu pulau dengan Kabupaten Belitung, penetapan HET telah dibahas bersama. Pemerintah Kabupaten Beltim pun telah menuangkannya dalam Keputusan Bupati nomor 188.45-52 tahun 2019.

“Kita bahas dengan pemerintah Kabupaten Belitung sehingga sebetulnya pertimbangan kita sebagai daerah kepulauan jadi satu keputusan bersama. Karena itulah mereka yang menerima subsidi harus mengikuti ketentuan terkait HET,” jelas Kulok.

Ia menegaskan, apabila ditemukan penjualan LPG 3 kilogram di luar ketentuan HET, maka pihaknya baru sebatas menghimbau bahwa peruntukkan gas adalah subsidi.

“Bila nanti melanggar ketentuan subsidi, resikonya adalah tindak pidana dan kepolisian berhak melakukan tindakan terhadap hal ini. Pemerintah melalui gubernur telah menetapkan HET pada kita (daerah) karena mengingat berada di kepulauan,” terangnya.

Kulok melanjutkan, sejak awal penetapan HET bukan hanya dibahas sepihak oleh pemerintah tetapi melibatkan banyak stakeholder. Termasuk di dalamnya agen yang paling mengetahui tata kelola penyaluran subsidi.

Namun demikian, menurut Kulok masyarakat memang tidak mempersoalkan harga jual LPG diatas HET, mengingat minyak tanah subsidi tidak lagi tersedia. Namun sebaiknya penjualan gas bersubsidi tetap mengacu pada ketentuan.

“Masyarakat tidak merasa mempersoalkan karena memang masyarakat sekarang ini pada pilihan yang dilematis, satu sisi rumah tangga mau pakai minyak tanah tapi subsidi sudah dicabut. Mau tidak mau pilihannya gas. Sementara gas subsidi jelas ada HET. Bagi mereka yang menjual di luar HET, kami menghimbau saja agar kembali ke aturan,” kata Kulok.

Disebutkan Kulok, yang menjadi persoalan distribusi LPG 3 kilogram adalah keterlambatan pasokan ke pangkalan. Hal ini dianggap masih wajar mengingat kendala pengangkutan kapal dari pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjungpandan.

Sementara itu, pemerintah tetap berupaya menyediakan minyak tanah dengan harga keekonomian atau non subsidi. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah bersama Sales Retail Pertamina Pangkalpinang, sosialisasi telah dilakukan ke Desa-Desa.

“Sekali lagi, terhadap keperluan minyak tanah, masyarakat dapat membeli dengan harga keekonomian atau non subsidi. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari SR Pertamina Pangkalpinang bahwa pertamina telah menunjuk agen untuk melaksanakan ini,” kata Kulok.

“Pemda melalui Ekbang mendorong dan memfasilitasi Pemdes agar dapat bekerjasama sebagai mitra dari pertamina dan agen untuk menjadi pangkalan BBM,” imbuhnya.

Sejauh ini, beberapa Desa melalui BUMDES telah menyatakan minat menjadi pangkalan minyak tanah non subsidi. “Sampai sekarang ada beberapa desa yang menyampaikan bahwa Bumdes mereka berminat menjadi pangkalan minyak tanah non subsidi. Sekarang masih proses fasilitasi penyampaian rekomendasi Pemda kepada pertamina melalui agen agar dapat bekerjasama dengan Bumdes,” ulasnya. (msi)