Darurat Perlindungan Guru!

oleh: Siti Aisyah Komala Rakhmi, S.S.

iklan swissbell

(Guru SMAN 1 Pangkalanbaru)

belitongekspres.co.id, Lagi kita dikejutkan oleh berita kekerasan dalam dunia pendidikan. Berkali-kali yang menjadi objek kekerasan adalah guru.

Tentunya kita belumlah lupa di awal tahun lalu berita tentang seorang guru kesenian, Bapak Ahmad Budi Cahyono, S.Pd. asal SMAN 1 Torju Kabupaten Sampang, Madura harus tewas secara sia-sia hanya karena mencoret pipi seorang siswa, inisial HI, yang tertidur sewaktu ia menjelaskan pelajaran di depan kelas.

Tak terima dengan perlakuan tersebut, siswa itu pun melakukan pemukulan yang hampir mengenai pelipis wajah Pak Budi.

Tak cukup sekali siswa tersebut kembali menganiaya gurunya sepulang sekolah dengan memukuli lehernya sehingga menyebabkan korban pingsan tak sadarkan diri dan pada akhirnya tewas meregang nyawa.

Cerita tragis seperti ini tak berhenti sampai disini. Terbaru dan viral, awal tahun ini pun dibuka dengan berita seorang siswa, berinisial AA, yang merupakan pelajar di SMP PGRI Wringinanom, Gresik menantang gurunya yang tidak terima ketika ditegur karena merokok di dalam kelas.

Siswa ini pun tidak segan-segan memegang kepala gurunya, Nurkalim, seorang guru honorer yang telah mengabdi selama 4 tahun di sekolah tersebut.

Siswa lain turut yang menyaksikan peristiwa itu hanya tertawa dan malah asyik merekam. Miris! Belum ada klarifikasi dari pihak sekolah terkait kejadian ini, namun belakangan beredar foto-foto yang menunjukkan bahwa kedua pihak telah membuat kesepakatan bersama di kantor polisi.

Terlepas dari permintaan maaf yang telah dibuat oleh AA atas kejadian ini, tidak sepantasnyalah guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru diperlakukan demikian.

Ilustrasi-ilustrasi di atas hanyalah sebagian kecil dari banyak peristiwa kekerasan yang menimpa guru. Jelaslah guru seperti makhluk tak berdaya mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya dari siswanya sendiri.

Sejatinya guru merupakan sosok mulia namun pada kenyataannya kini tidak lagi dihormati. Sekolah tempat guru bernaung tidak lagi menjadi tempat aman bagi mereka dalam menjalankan tugas profesionalnya yaitu mencerdaskan bangsa.

Menjadi pertanyaan besar kita adalah apakah guru tidak berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalani profesinya sehingga kejadian-kejadian di atas sampai saat ini kian marak terjadi?

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang merupakan tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Baca Juga:  Revitalisasi Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga

Sesuai dengan isi undang-undang di atas maka untuk melaksanakan tugas utamanya tersebut guru diberikan kebebasan akademik untuk menerapkan pendekatan, metode dan strategi yang ada. Pun dalam mendidik guru tidak hanya dapat memberikan punishment tetapi juga dapat memberikan reward untuk mendisplinkan siswanya.

“Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya,” bunyi Pasal 39 ayat 1. Pada kutipan pasal di atas maka jelaslah bahwa guru memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi jika memang terdapat perbuatan siswa yang melanggar aturan yang berlaku baik itu berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis.

Aturan tertulis dapat berupa aturan yang telah dibuat dan disepakati antara pihak sekolah, guru dan siswa sedangkan aturan tidak tertulis biasanya berhubungan dengan segala norma yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan ini mengikat seluruh stakeholder sekolah.

Penegakan aturan ini pun mau tidak mau berujung pada penerapan sanksi. Pada ayat 2 disebutkan bahwa sanksi yang diberikan dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Segala bentuk sanksi yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan pelanggaran sanksi yang telah dilakukan sehingga nantinya pelanggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jika kita lihat pada kasus-kasus yang terjadi di atas, tindakan-tindakan yang dilakukan para siswa tersebut memang merupakan bentuk pelanggaran hukum dan juga penyimpangan norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Tidak sepatutnya seorang guru yang bermaksud untuk mendisiplinkan siswa mendapat perlakuan demikian.

Sanksi yang diberikan oleh guru pun masih dianggap wajar dan sesuai tetapi mengapa justru tanggapan siswa atau bahkan orangtua terhadap sanksi tersebut berlebihan sehingga pada akhirnya terjadilah tindakan penganiayaan guru.

Terlebih lagi dibeberapa kasus lainnya tampak orangtua pun ikut serta melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Sungguh amat disayangkan!

Baca Juga:  Revitalisasi Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga

Padahal sebagaimana termaktub dalam Pasal 40, “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru,dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.”

Dari pasal ini seyogyanya guru mendapatkan haknya dalam hal keamanan dan keselamatan pada saat menjalankan tugasnya yang mulia. Karena berawal dari perasaan aman inilah guru dapat mengembangkan potensi dirinya dan juga dapat memotivasi siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi.

Kemudian pada pasal 41 secara tegas dinyatakan bahwa, “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perilaku deskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.”

Pasal ini sudah sangat gamblang menyatakan hak hukum yang memayungi guru, tapi sangat disayangkan pada kenyataannya sangatlah berbeda.

Perlu diketahui selain perlindungan hukum di atas, guru juga berhak atas perlindungan ini, yaitu Perlindungan Profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam bekerja;

Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja termasuk perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas;

dan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual mencakup hak cipta atas penulisan buku, makalah, karangan ilmiah, hasil penelitian, hasil penciptaan dan hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan hak paten atas hasil karya teknologi.

Dari paparan singkat di atas jelaslah bahwa profesi guru sangat dilindungi oleh undang-undang. Maraknya kejadian intimadatif yang terjadi pada guru saat ini mungkin dikarenakan kurangnya sosialisasi dari peraturan dan undang-undang terkait sehingga masyarakat tidak menyadarinya.

Jika demikian maka perlu mensosialisasikan pasal-pasal di atas kepada masyarakat dengan cara kerjasama yang aktif antara pihak sekolah yang mewakili guru, pihak komite sebagai perwakilan orangtua dan masyarkat dan tentunya pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan juga Dewan Pendidikan Daerah. Wallahu’alam.

Rate this article!
Tags:
author

Author: 

Leave a Reply