Data Kemiskinan Harus Tetap Sasaran, Desa Diminta Siapkan Data Akurat

by -
Data Kemiskinan Harus Tetap Sasaran, Desa Diminta Siapkan Data Akurat
Wakil Bupati Beltim, Burhanudin.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Pendataan kemiskinan pedesaan harus tepat sasaran dengan mengikuti kriteria standar yang ditentukan pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah. Namun, penentuan kemiskinan bukan berarti kriteria standar menjadi satu-satunya acuan.

“Untuk standarisasi itu harus dipedomani Pemerintah Desa, tetapi itu juga tidak menjadi kata kunci untuk memastikan seseorang itu menerima atau tidak. Karena harus tetap diverifikasi dan divalidasi oleh tim Desa dan Kecamatan,” ungkap Wakil Bupati Beltim, Burhanudin, Selasa (1/19) kemarin.

Menurut Wabup Beltim yang akrab disapa Aan, aparatur Desa sebenarnya lebih tahu siapa saja masyarakat yang miskin. Akan tetapi, terkadang data yang disampaikan mengalami perubahan ketika dibahas di tingkat Desa.

“Wajar, patut dan pantas seseorang yang dikatakan miskin, kita yang tahu di kampung. RT lah yang tahu keadaan, yang perlu dibantu dan wajar di evaluasi. Kadus juga tahu tapi kadang-kadang mereka juga lemah disaat itu harus menjadi sebuah keputusan mutlak yang disepakati di desa,” jelas Aan.

Aan yang juga Ketua TPKD menyatakan, pendataan masyarakat miskin harus menyampingkan rasa suka tidak suka, rasa sungkan atau rasa senang terhadap seseorang. Sebaliknya pendataan harus profesional dan mendata kemiskinan secara jujur.

“Jangan sampai kita menyebut miskin tapi miskin punya anak-anak yang mampu. Miskin, rumah papan tapi punya penghasilan tetap dengan standar gaji yang layak. Itu harus kita verifikasi dengan baik oleh kawan-kawan di bawah. Sehingga duit yang diberikan Pemdes, Pemkab, dan pemerintah pusat itu betul-betul tepat kepada mereka yang berhak menerima,” harap Wabup Aan.

Diakuinya, selama ini masih banyak keluhan masyarakat yang sebenarnya layak menerima tapi tidak pernah masuk data kemiskinan. Karenanya, ia berharap Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus menyiapkan data kemiskinan yang akurat, sehingga ketika diminta Pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan.

“Ujung tombak Pemda ya Desa dan mereka diatur Undang-Undang nomor 6 tentang Desa artinya mereka memiliki otonomi sendiri dalam mengatur desa. Mereka yang tahu pantas dan layak siapa yang akan diberi,” ujar Wabup Beltim

Ia juga mendorong Kepala Desa agar berani memasang stiker di rumah setiap penerima bantuan. Ini dimaksudkan untuk memastikan keluarga tersebut memang layak sebagai penerima bantuan sesuai kriteria.

“Kita harus tanamkan budaya malu kepada masyarakat kalau menerima bantuan yang tidak layak kita menerimanya. Sebab masih ada orang lain yang lebih perlu dan lebih susah, berikanlah kepada orang lain,” tutupnya. (msi)