Demi BPJS, DPRD Siapkan 700 Juta

by -

PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang memastikan telah menyepakati anggaran sebesar Rp 600 hingga 700 juta yang bersumber dari anggaran perubahan, sebagai modal untuk ikut serta dalam program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Untuk sekarang memang anggota DPRD belum teranggarkan dalam program BPJS tersebut, maka dengan itu kami dari Komisi I menekankan kepada Pemkot untuk sesegera mungkin menganggarkan melalui anggaran perubahan, ” ujar Ketua Komisi I DPRD Pangkalpinang, M.Rusdi saat ditemui Selasa (27/4) kemarin.
Dengan tersedianya anggaran itu, kata Rusdi Komisi I telah mengundang Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diwakili oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat dengan pimpinan cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut rencana yang diatur dalam UU No 37 Tahun 2014 tentang BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan adanya pertemuan itu juga, Rusdi menambahkan, pihaknya berharap pada tanggal 10 Mei ini akan terjadi MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemkot dan pihak BPJS. “Pada anggaran perubahan nanti kita sudah menganggarkan 600 atau 700 juta untuk bulan Mei sampai Desember 2015 ini dan sekarang sudah masuk masa penyelesaian untuk administrasi yang dibutuhkan kurang lebih hampir 4000 pegawai, ” terangnya.
Lanjut Rusdi, besaran anggaran tersebut tidak hanya dianganggarkan untuk anggota DPRD saja, akan tetapi untuk seluruh pegawai yang bekerja di Pemkot Pangkalpinang. “Lembaga Eksekutif dan Legislatif akan dimasukkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena itu sudah menjadi amanat dari Kementerian Dalam Negeri No 37 Tahun 2014,” imbuhnya.
Politisi PAN ini kembali menjelaskan, pihaknya kembali mengharapkan kepada Pemkot untuk membuat surat edaran untuk semua SKPD, agar nantinya semua pegawai bisa menyelesaikan semua persyaratan untuk masuk program BPJS tersebut. “Persyaratannya sangat mudah, cukup kita mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga, ” tuturnya.
Masih katanya, apabila MoU antara Pemkot dan BPJS terealisasi pada bulan Mei, ini akan menjadi satu pilot project dimana Pangkalpinang menjadi satu-satunya kota/kabupaten se Sumbagsel yang menjamin seluruh lembaga Eksekutif dan Legislatif. “Kita ingin menjadikan ini moment yang sangat baik bagi Pemkot, oleh sebab itu kami mengharapkan kepada Walikota untuk memberikan apresiasi yang tinggi untuk hal tersebut,” tukasnya. (tya)