DEMOKRASI TANPA POLITIK IDENTITAS (Menyoal politik kekinian)

by -

Oleh : Saifuddin Al Mughniy
OGIE Institute Research and Political Development.
Anggota Forum Dosen Makassar.

belitungekspres.co.id, Dalam beberapa minggu terakhir ini kita disuguhkan oleh berbagai pemberitaan seputar tentang proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjelang perhelatan 2019 mendatang. Berbagai teka teki kian muncul mewarnai diskursus perkembangan politik di negeri ini.

Fenomena koalisi Partai Politik sebagai instrument penting untuk menegasikan adanya proses politik di bangsa ini nyaris tak mau ketinggalan kereta, mengingat bahwa partai politik adalah institusi negara “pemegang rinci” atas keberlangsan sebuah proses demokrasi.

Di tahun politik bagi Indonesia adalah tahun-tahun yang cukup mendebarkan sekaligus mencemaskan, sebab konrtekstasi politik berjalan dengan naluri “kalah menang”.

Yang kalah tentu menyakitkan dan tidak mendapatkan apa-apa di panggung kekuasaan, sementara yang menang akan meraih pemujaan sekaligus bargaining of position, dengan dalih siapa mendapat apa.

Situasi politik nampak sulit dihindari sekaligus ditepis mengngat ruang berdemokrasi begitu terbuka. Bukan hanya peran Partai Politik saja, tetapi pelibatan masyarakat secara partisipatif sangat menentukan kualitas berdemokrasi.

Tetapi, ada hal yang menarik terkait proses pencalonan presiden menjelang Pilpres 2019 mendatang, dua koalisi yang berseberangan sejak 2014 yang lalu, saat ini kembali bertemu di panggung kontekstasi.

Jokowi sebagai calon petahana di usung dengan kekuatan 9 partai politik telah meminang ketua MUI KH. Ma’rif Amin sebagai Calon Wakil Presidennya di Pilpres mendatang, sementara rivalitasnya Prabowo Subianto meminang Sandiago Salahuddin Uno yang juga wakil gubernur DKI Jakarta.

Proses pasangan cawapres begitu menyita perhatian masyarakat Indonesia dan dunia. Sebab, tidak ada yang menyangka kalau kedua kubu menjatuhkan pilihannya diluar dari skenario dan analisa para pengamat serta penggiat demokrasi. Diskursus dan pembentukan opini kian menyemarakkan situasi politik di negeri.

Tak ayal kalau kemudian, proses komunikasi dalam memilih calon wakil presiden menuai “insiden sentimental”, betapa tidak, karena informasi yang berkembang di kubu petahana bahwa Prof. Dr. Mahfud, MD yang bakal menjadi pendamping Jokowi di kontekstasi 2019, bahkan dicatat di beberapa rilis terakhir sebelum penetapan cawapres nama yang menguat untuk mendapingi Jokowi adalah ada nama Mahfud MD, Erlangga Hartarto, dan TGB. Ternyata situasinya berubah, dan kubu Jokowi tidak memilih ketiganya.

Satu catatan yang menarik bahwa, ketika ijtima’ ulama di gelar, malah muncul satu consensus politik kalau mau di bilang begitu, adanya nama-nama yang di rekomendasikan untuk mendampingi Prabowo Subianto seperti Majelis Syuro PKS Jufri Assegaf, Anis Matta, Ustad Abdul Somad, Anis Baswedan, Agus Harimurty Yudoyono (AHY), Sandiaga Salahuddin Uno.

Kalau mau amati bahwa kekuatan “Islam” dengan consencus ulama berada di pihak Prabowo Subianto. Tetapi karena komunikasi politik antar koalisi yang belum menemui kata sepakat, antara Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS.

Yang mengakibatkan ketua Partai Gerindra dalam hal ini Prabowo Subianto harus keluar masuk kediaman beliau untuk menyegarakan bangunan kesepakatan politik dengan partai koalisi termasuk dengan SBY di tbuh Demokrat.

Situasi ini kemudian sempat membuat pencederaan secara etis ketika muncul rumor tentang “Jenderal Kardus dan jenderal Baper”namun soal itu sudah selesai dibincangkan.

Tetapi pertanyaan yang paling mendasar ketika polemik yang muncul bahwa Jokowi yang selama ini selalu di bully dan dianggap berjarak dengan “Islam dan Ulama”, justru berhasil merebut satu momentum kekuatan Islam ketika koalisi berhasil meminang ketua MUI untuk cawapresnya di Pilpres 2019 mendatang.

Tentu kubu Prabowo Subianto
kecolongan merespon situasi kekuatan Islam. Mahfud MD pun hanya bisa pasrah menerima kenyataan politik yang berkelindan diarena koalisi, sebab Mahfud MD di tolak oleh partai PDIP, Golkar dan PKB. Sehingga bargaining powernya jatuh kepada Ma’ruf Amin.

Dan di kubu Prabowo Subianto dengan koalisi partai Demokrat (dengan simbol SBY), PAN (dengan simbol Amin Rais), PKS (Shibul Iman, dengan kader ideologisnya), sangat memungkinkan untuk meraih simpatik apatah lagi dengan pasangannya yang lebih muda Sandiaga Salahuddin Uno.

Dari sini dapat dilihat bahwa koalisi bukan berarti kader partai yang seharusnya di pilih, tetapi parpol lebih melek pada “dunia luar” dengan target capaian menang.

Lalu, bagaimana dengan isu politik identitas ?. kekalahan Ahok di Pilgu DKI beberapa waktu yang lalu, karena kekuatan politik identitas yang tak terbendungi dan berkelindan di area demokrasi Indonesia.

Kekuatan ummat Islam dengan aksi 212 secara praktis merubah tata dan pola politik yang berkembang saat itu, walau Pilgub secara dramatis harus memasuki putaran kedua.

Dan realitasnya Anis Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno unggul dari rivalitasnya Ahok (Basuki Tjahja Purnama). Kekuatan Islam menjadi “New identity Politic”. Sehingga berbagai pandangan muncul merspon politik identitas di ruang demokrasi Indonesia.

Menurut saya, tradisi politik identitas atau politik aliran sesungguhnya sulit dihindari sebab sejarah kebangsaan Indonesia dibangun dari tradisi politk Islam yang selalu mengambil bagian dari proses berpolitik di bangsa ini.

Martin Van Bruinessen, misalnya pernah melakukan riset tentang tradisi politik Islam Indonesia. Di bagian yang lain disebutkan bahwa hubungan antara ulama dan umara dalam tradisi politik Islam di Indonesia selalu bersifat ambivalen.

Pada satu sisi, ulama paling tidak dalam tradisi Sunni senantiasa memberikan legitimasi keagamaan kepada pemegang kekuasaan secara de facto (Waliul amri bsy syaukah, menurut istilah ulama Indonesia di tahun 1950-an).

Bahkan ada ada anggapan sebagian yang mengatakan bahwa kekuasaan berkecendrungan korup, maka kalau ia korup dan ulama ada di sekitarnya, tentu juga akan menjadi bagian yang akan merusak moralitas ulama.

Walau soal itu di kalangan ulama juga membincangkannnya dengan berbagai perspektif dan tinjauan yang berbeda-beda, dengan kesimpulan bahwa korupsi adalah sangat bertentangan dengan agama.

Nah, yang menjadi soal sekarang apakah demokrasi harus menafikan politik identitas ?, demokrasi dalam arti yang umum adalah penghargaan terhadap keberagaman yakni budaya, agama, ras, dan perilaku sosial lainnya.

Kalau demikian adanya maka demokrasi tidak lalu menghalau politik identitas bukan ? sebab agama juga adalah identity yang hidup dalam rumpun kebangsaan. Soal Capres dan Cawapres adalah bukti ter-terimanya politik identitas. ***

Penulis, saifuddin al mughniy
Penulis Buku “Politik Tanpa Identitas”