Denda Keterlambatan Adminduk Diterapkan

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Terhitung April 2015, Denda Rp100 ribu

MANGGAR – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Beltim akan memberlakukan sanksi administrasi kependudukan (adminduk) atas keterlambatan pelaporan pencatatan kelahiran, terhitung 1 April 2015. Aturan sanksi administrasi tersebut sudah diundangkan melalui Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011.

“Pasal 44 ayat 2 yang berbunyi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap warga negara Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 100.000 dan orang asing ditetapkan sebesar Rp. 200.000,” ungkap Kepala Dukcapil Beltim, Ernadi melalui Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Rodi Rosadi di ruang kerjanya, Jum’at (23/1) kemarin.

Menurut Rodi, nilai denda yang dituangkan dalam Perda relatif kecil. Jika mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, denda yang ditetapkan mencapai Rp. 1 juta.

“Tapi kita tidak mengikuti nilai denda yang di Undang-Undang. Jadi hanya mengikuti Perda nomor 8 tahun 2011. Mungkin pada saat itu, pihak legislatif sudah mempertimbangkan besaran yang akan ditetapkan,” jelasnya.

Baca Juga:  Panwascam Manggar Lantik 101 Pengawas TPS

Rodi menjelaskan, penerapan sanksi merupakan wujud keinginan Pemerintah daerah agar seluruh warga tertib administrasi dan memiliki dokumen kependudukan. Karenanya, Dukcapil kata Rodi, menghimbau agar seluruh warga segera mengurus dokumen kelahiran untuk dicatatkan sebelum masa 60 hari sejak kelahiran.

“Nol sampai 60 hari, pengurusan dokumen kelahiran tidak dipungut biaya alias gratis. Tapi hari ke-61 dan seterusnya, denda diberlakukan sesuai Perda. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran,” jelasnya.

Denda sebagai sanksi administrasi, kata Rodi, kemudian menjadi pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Baca Juga:  Babinsa Motor Penggerak Kebersihan Lingkungan

“Jadi tidak ada lagi istilah retribusi untuk pengurusan dokumen apapun di Dukcapil. Tetapi, dengan catatan, masyarakat harus mengurus dokumen kependudukan sesuai peraturan, kalau lewat maka akan kena denda. Ini supaya tidak lalai mengurus dokumen bahwa dokumen penting,” sebut Rodi.

Ia menambahkan, denda dan sanksi administrasi tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang terlambat. Namun, pejabat instansi yang menunda urusan tersebut pun dapat dikenai denda.

“Sesuai bunyi pasal 46 Perda nomor 8 tahun 2011, pejabat instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Perda ini dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 1 juta rupiah. Jadi kita pun kena denda jika menunda tanpa alasan yang jelas,” pungkasnya. (feb)

Tags:
author

Author: