Desa Badau Bangun Galeri UMKM

by -

BADAU-Kepala Desa (Kades) Badau Hermawan mengatakan, pembangunan Galeri Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) Desa Badau sudah mencapai 80 persen dari yang diproyeksikan tahun 2017 sudah bisa berjalan.

“Alhamdulillah Galeri Desa sudah hampir selesai serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan peyertaan modal Rp 200 juta sudah siap. Sudah dapat orang-orangnya tinggal pencairan saja,” ujarnya pada Belitong Ekspres Senin (28/11), usai hadir di rapat Paripurna di DPRD.
Hermawan berharap, ke depanya dengan adanya galeri tersebut dapat membatu serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Baik dari hasil-hasil pertanian, kerajinan, maupun hasil kreatifitas para UKM di Desa Badau.

Kades yang juga mantan anggota BPD Badau itu menjelaskan, selain pembangunan galeri, Pemerintahan Desa (Pemdes) Badau juga terus meningkatkan pembangunan infrasturktur dan pengembangan pemberdayaan masnyarakat. “Alhamdullah ada pembangunan panggung untuk pentas kesenian, tempat pendidikan Al Quran (TPA), pemasangan conblok di Posyandu dan pembangunan insfrasruktur lainnya,” jelasnya.

Kata dia, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan beberapa program seperti Pelatihan tata rias untuk ibu-ibu, lomba MTQ, serta pembenahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang sekarang sudah berjalan dan beberapa program lainya. “Insyaallah dalam waktu dekat ini akan menggadakan Pelatihan Khotib yang nanti akan di ikuti sebanyak 75,”katanya.

Menurut Hermawan, sebagai daerah penghasil buah nanas ketika buah sedang tidak musim biasnya akan dijual per buah. Namum, jika memasuki musim panen para ibu-ibu PKK di desa biasanya dijadikan olahan dodol nanas sebagai tambahan penghasilan. “Selain daerah penghasil buah nanas daerah Badau juga terkenal dengan Parang Badau yang mempunyai kualitas yang baik,”ungkapnya.

Diungkapkan, pasca pertambangan, timbul masalah ketenagakerjaan. Terlebih sejumlah perusahanan yang ada di desa dirasa tidak maksimal dalam penyerapan tenaga kerja.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten maupun intansi terkait dapat menindaklanjuti dan menyikapi dengan baik persolan ini serta memonitor langsung kepada perusahaan terkait penerpan UU Ketenagakerjaan dan pengupahan untuk menciptakan masyarakat yang makmur,” pesannya.(mg1)