Desa di Beltim Diingatkan Jalankan Kewenangan Pengelolaan Anggaran

by -
Desa di Beltim Diingatkan Jalankan Kewenangan Pengelolaan Anggaran
Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang di TPS 06 menunggu pemilih yang antri untuk memberikan hak suaranya.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Desa-desa diingatkan untuk menjalankan kewenangan pengelolaan anggaran dengan benar sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Desa. Karenanya, masyarakat harus memilih pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan kewenangan agar terwujud masyarakat sejahtera.

“Kita sebenarnya jauh hari sudah berkali-kali menyampaikan bahwa desa sekarang kewenangannya lebih dari desa sebelum undang-undang desa. Artinya pemerintah pusat dan daerah sudah memberikan kewenangan yang kurang lebih sama hanya skalanya yang beda,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Beltim, Ida Lismawati.

Menurut Ida, ketika pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan dananya cukup banyak artinya ada kewenangan pusat dan daerah yang dikurangi dan kemudian dibuatkan semacam kewenangan di desa. Pelimpahan kewenangan ini tidak hanya menginstruksikan kewenangan misalnya kelautan perikanan, sosial ekonomi tapi diikuti dengan anggaran. “Kita melihanya begitu,” kata Ida.

Karena itulah, anggaran yang besar menjadi tantangan desa bahwa desa diharapkan lebih mendorong kearah kemajuan yang berpengaruh pada bagaimana seorang Kepala Desa memimpin desa, mengelola perangkatnya, mitra dan masyarakat.

“Desa supaya memanfaatkan peluang ini. SDM ditingkatkan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan anggaran yang ada. Ini harus bijaksana Kepala Desanya,” jelas Ida.

Menurutnya, seorang Kepala Desa adalah pemimpin yang lebih kurang sama dengan Presiden maupun Kepala Daerah. Arah pembangunan Desa bergantung pada visi misi yang ditawarkan calon Kepala Desa.

“Misi itu kemudian dijabarkan selama 6 tahun menjabat. Tahun pertama membangun apa dan seterusnya. Tuntutan sekarang berbeda dengan dulu, kita harus memilih pemimpin yang bukan hanya cerdas secara keilmuan tapi ada hal yang tidak bisa instan yaitu kebijaksanaan,” jelasnya.

Dijelaskan Ida, pemimpin yang bijaksana tidak bisa diperoleh secara instan. Artinya menjadi pemimpin publik tidak mudah karena harus mengayomi dan dituntut memiliki kewenangan, kebijaksanaan dan kewibawaan.

“Pengalaman mereka memimpin, berorganisasi, bermasyarakat. Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Inilah harapan kami, masyarakat lebih kritis memilih pemimpin mereka untuk 6 tahun kedepan,” pungkasnya. (msi)