Desa Didorong untuk Bentuk Kawasan Pembangunan Pedesaan

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan bagi Kepala Desa, BPD dan Kaur Perencanaan Desa.

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan bagi Kepala Desa, BPD dan Kaur Perencanaan Desa.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Desa-Desa yang berbatasan langsung atau secara geografis berdekatan, di dorong untuk membentuk satu kawasan pembangunan pedesaan. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah pusat yakni program pengembangan kawasan wilayah perdesaan yang dilakukan banyak Kementerian.

RajaBackLink.com

“Sebenarnya kita ingin menyingkronkan program pemerintah pusat dan daerah. Ada program pusat untuk pengembangan kawasan wilayah pedesaan, seperti minapolitan. Nah informasi dari mereka (pemerintah pusat) bukan hanya dua atau tiga Desa tapi bisa kerjasama dengan Desa-Desa lain,” ungkap Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Beltim, Ida Lismawati, Selasa (16/7) kemarin.

Ida yang juga membuka kegiatan pelatihan aparatur pemerintah Desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan menjelaskan ada komitmen 19 kementerian untuk mengeroyok satu kawasan supaya menjadi pembangunan kawasan pedesaan dan tentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi daerah.

“Seperti misalnya, sudah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang dan wilayah. Lalu dibuatkan sebagai komitmen peraturan daerah bahwa ditetapkan kawasan menjadi kawasan pengembangan pedesaan,” kata Ida.

Menurut Ida, pengembangan kawasan pedesaan harus didukung oleh pemerintah daerah yaitu Kabupaten dan Provinsi. “Harus didukung, bukan hanya Desa saja yang mensupport anggaran seperti misalnya ada Bumdes bersama atau ada potensi desa yang bisa dikembangkan. Desa juga akan dapat kucuran dana dari Kementerian. Kementerian apapun itu seperti di kawasan minapolitan, Kementerian PU masuk, Kemendagri masuk, Kemendes masuk,” sebut Ida.

Untuk menuju ke pengembangan kawasan pedesaan tentu Desa-Desa harus duduk bersama dan membuat kesepakatan antar Desa. Setelah ada kesepakatan maka segera dilakukan pengajuan agar dapat disampaikan secara berjenjang ke pemerintah pusat. Ada beberapa dokumen persyaratan administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu serta ada rekomendasi Kabupaten dan Provinsi.

“Desa harus bersepakat ada semacam Badan Kerjsama Antar Desa (BKAD), disitulah kesepakatan mereka. Contohnya, Kemendes ingin mendukung kawasan pedesaan dengan program yang ada di Kementerian tersebut,” ujar Ida.

Ida menambahkan, pengembangan kawasan pedesaan bukan hanya terdiri dari 2 atau 3 Desa melainkan lebih luas mencakup desa lain dengan memperhatikan potensi.

“Kita ingin kawasan pedesaan bukan hanya lebih pada satu Desa saja yang terangkat. Dengan program ini, mengangkat beberapa Desa yang lokasinya berdekatan secara geografis. Tujuannya supaya lebih mudah program pusat maupun daerah masuk ke kawasan sehingga secara keseluruhan bisa berkembang bersama tapi bertahap,” tukasnya. (msi)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply