Desa Wisata Jaga Kearifan Lokal Dan Budaya

by -

MANGGAR – Desa Wisata hendaknya menjaga kearifan lokal dan budaya masyarakat yang tetap memelihara kelestariannya. Untuk itu, penentuan Desa Wisata harus memperhatikan kriteria Desa Wisata agar tujuan penetapan dan pengelolaan Desa Wisata dapat terlaksana sesuai harapan.

Hal tersebut diungkapkan juru bicara Fraksi Gerakan Karya Pembangunan DPRD Belitung Timur (Beltim), Suhandi ketika menyampaikan tanggapan terhadap pendapat Bupati Beltim terhadap Raperda Pengelolaan Desa Wisata, dalam paripurna tanggapan fraksi DPRD, di ruang sidang DPRD Beltim, Senin (14/12) kemarin.

Diakuinya, Kabupaten Beltim cukup banyak memiliki destinasi wisata baik yang ada di wilayah pantai maupun desa-desa. Namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan kualitas daya tarik wisata serta fasilitas pendukung lainnya. Melalui pembahasan dan pengesahan Ranperda diharapkan dapat menjadi produk hukum yang mengikat dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

“Untuk lebih mempercepat terwujudnya pengelolaan Desa Wisata diwajibkan bagi SKPD-SKPD terkait untuk lebih fokus membina masyarakat desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata dengan tugas dan fungsi masing-masing,” ungkap Suhandi.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Beltim, Koko Haryanto mengatakan, persoalan mendasar di bidang pariwisata Beltim adalah belum mampunya menarik pengunjung untuk menginap di Beltim.

“Faktanya wisatawan lebih memilih untuk menginap di hotel yang ada di Kabupaten tetangga yakni Kabupaten Belitung,” ujar Koko.

Koko mengatakan, hal ini menjadi persoalan besar yang harus dipecahkan bersama. Sebab, wisatawan yang tidak menginap akan membuat tingkat hunian hotel di Beltim sepi dan pusat belanja souvenir tidak dikunjungi. Akibatnya, perputaran uang di sektor pariwisata tidak ada.

“Raperda tentang Desa Wisata mencoba memberikan secercah harapan bagi dunia wisata di Beltim, seperti consideran menimbang bahwa pengaturan Desa Wisata ditujukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi,” sebut Koko.

Selain itu, persoalan pariwisata bersifat integrated dan konprehensif. Bicara wisata berarti harus ada industri kecil dan budaya lokal masyarakat setempat.

“Kami mengajak semua pihak untuk merenungkan dan mengkaji serta bersepakat untuk mengembangkan Desa Wisata sebagai salah satu potensi ekonomi masyarakat dalam rangka menjawab ketertinggalan Kabupaten Beltim dalam bidang pariwisata,” tutup Koko.

 

Sementara itu usai paripurna tanggapan fraksi DPRD Beltim terhadap Raperda Pengelolaan Desa Wisata, Ketua DPRD Beltim, Tom Haryono harun, mengatakan Raperda ini memang sudah diagendakan sejak tahun 2014 lalu. Dan dimasukan ke prolegda untuk dibahas di tahun 2015 pada masa sidang ke III yang tepatnya akhir tahun.

 

“Dengan raperda ini nantinya diharapkan akan adanya payung hukumnya, jadi nantinya desa bisa membangun wisata setidaknya dan bisa bersinergi dengan Pemda. Bahkan Pemda pun nantinya bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, jadi dengan adanya sinergi satu sama lain, akan diharapkan mencapai satu tujuan nantinya,” tuntas Tom. (feb)