Desentralisasi Fiskal, Benarkah Otonom?

by -

Oleh: IRSYADINNAS
Statistisi Pemda Belitung Timur

Salah satu dampak perubahan fundamental dalam ketatanegaraan pasca reformasi di Indonesia yaitu kebijakan restrukturisasi penyelenggaraan dan tata kelola negara dengan pendekatan yang berlandaskan azas desentralisasi yang kemudian mewujud dalam wadah otonomi daerah. Perubahan yang mendasar ini membawa dampak kepada adanya pelimpahan sebagian besar hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda). Salah satunya adalah pelimpahan kewenangan manajemen keuangan daerah atau desentralisasi fiskal.

Setelah dua puluh tahun pelaksanaannya sejak diinisiasi pada tahun 1999 lalu, kemudian memunculkan pertanyaan di benak kita, apakah tujuan desentralisasi khususnya keuangan telah mencapai target sebagaimana dicita-citakan oleh kaum reformis dulu? Hal ini masih menimbulkan banyak perdebatan di ruang publik, sebagian menilai bahwa desentralisasi tengah berkembang menuju target bernegara sebagaimana yang diinginkan, namun tidak sedikit pula yang beranggapan, alih-alih berhasil, desentralisasi malah dinilai sebagai biang kerok semakin buruknya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di level pemda.

Sejatinya pelaksanaan desentralisasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. Pemda dituntut untuk berkreasi dalam menggali dan memberdayakan potensi di wilayahnya baik potensi pajak dan retribusi daerah maupun potensi sumber daya alam (SDA). Di sisi lain, dengan berlakunya desentralisasi keuangan, anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat akan meningkat.

Namun kenyataannya, sampai saat ini masih banyak daerah yang bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Tanpa dana transfer dari pusat, daerah tidak akan mampu melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya.

Lebih ironis lagi terdapat beberapa daerah yang rasio belanja pegawainya lebih dari 50% terhadap total belanja daerah, tanpa dana dari pusat, jangankan membangun infrastruktur untuk pelayanan publik, menjalankan kegiatan rutin pun akan sulit.

Ketergantungan ini semakin diperkuat oleh rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, sudah seharusnya PAD menjadi tumpuan utama dalam membiayai kegiatan rutin pemda karena PAD sifatnya internal, besar kecilnya dapat ditentukan oleh pemda itu sendiri.

Berbeda dengan dana transfer yang sifatnya eksternal, besar kecilnya nilai pendanaan eksternal ditentukan oleh kebijakan pusat. Jika pemda mampu menjadikan PAD sebagai tumpuan dalam pembiayaan operasionalnya maka ketergantungan terhadap pusat akan berkurang dan kekuatan desentralisasi keuangannya akan meningkat.

Kekuatan desentralisasi keuangan pemda dapat diukur dengan pendekatan rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Derajat desentralisasi diperolah dari perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi semakin besar kemampuan pemda dalam melaksanakan desentralisasi keuangan.

Sedangkan rasio ketergantungan keuangan daerah berasal dari perbandingan pendapatan transfer (dana perimbangan) terhadap total pendapatan daerah. Rasio ketergantungan keuangan berbanding terbalik dengan derajat desentralisasi, semakin kecil nilai rasio ini semakin baik, artinya ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

Desentralisasi Fiskal Daerah Kita
Lalu pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kekuatan desentralisasi keuangan kabupaten/kota di Provinsi Babel? Untuk menjawab hal tersebut dilakukan perhitungan derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Analisa dan kajian statistik yang dilakukan Bidang Statistik Diskominfo Belitung Timur terhadap Data Ringkasan APBD Tahun 2018 dan Ringkasan APBD Maret 2019 yang diperoleh dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rata-rata derajat desentralisasi kabupaten/ kota di Provinsi Babel sebesar 11,6 persen. Terdapat 4 kabupaten/kota dari 7 kabupaten/kota yang nilainya melebihi rata-rata yaitu Pangkal Pinang (18,31 persen), Belitung (15,72 persen), Bangka (15,72 persen), dan Belitung Timur (11,93 persen), sedangkan 3 Kabupaten/Kota lainnya berada dibawa rata-rata derajat desentralisasi yaitu Bangka Tengah (9,17 persen), Bangka Barat (6,91 persen), dan terakhir Bangka Selatan di posisi derajat desentralisasi paling kecil di antara Kabupaten/Kota lainnya di Babel yaitu sekitar 4,45 persen.

Secara umum kekuatan desentralisasi keuangan kabupaten/ kota di Provinsi Babel menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya derajat desentralisasi dan menurunnya rasio ketergantungan keuangan daerah pada Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018. Terlepas dari perkembangan positif yang diraih, rata-rata derajat desentralisasi masih dalam skala interval “kurang” dan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah masih dalam skala interval “sangat tinggi” sehingga dibutuhkan usaha dan kerja keras dari kabupaten/kota untuk meraih hasil yang lebih baik di tahun berikutnya.

Peningkatan Derajat Fiskal
Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menguatkan desentralisasi keuangan pemda adalah dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi PAD. Efektifitas PAD mengarah ke kemampuan pemda untuk mencapai penerimaan PAD sesuai dengan target bahkan melebihi target, sedangkan efisiensi berarti meminimumkan biaya pemerolehan PAD.

Peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas loket pembayaran pajak, meningkatkan sistem operasional pemungutan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah, serta penyelesaian dan penyempurnaan database Objek Pajak Daerah. Sedangkan untuk meminimumkan biaya pemerolehan PAD dilakukan dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan PAD dengan sadar dan patuh membayar pajak. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam PAD. Sebagai bukti, Kota Pangkal Pinang yang nilai derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangannya menempati urutan pertama se-Babel, memiliki kontribusi pajak terhadap PAD sebesar 45,07 persen di Tahun 2018 dan meningkat menjadi 53,70% di Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan pos PAD yang berpengaruh cukup besar dalam menguatkan desentralisasi keuangan pemda. Oleh karena itu bayarlah pajak untuk meningkatkan perolehan PAD, semakin besar PAD semakin kecil ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak adalah hal yang sederhana namun memiliki peranan yang besar dalam mendukung keuangan daerah untuk sampai kepada cita-cita awal desentralisasi terutama dalam aspek fiskal, yaitu: kemandirian dan otonom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *