Developer Puri Semabung Tak Takut Dipolisikan

by -

PANGKALPINANG – Developer Perumahan Puri Semabung Indah mengaku tak gentar dengan ancaman Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Wakil Walikota Pangkalpinang, M Sopian, yang akan melaporkan pihaknya ke polisi karena bermasalah dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang.
Awal dari permasalahan tersebut kata Heriyanto, atas perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penolakan verifikasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) miliknya oleh DPPKAD Kota Pangkalpinang. “Sebaliknya saya balik bertanya pula ke Pemkot melalui Pak Wawako apa sanksi yang diberikan Pemkot kepada Kabid Pendapatan DPPKAD, seandainya terbukti melakukan pembohongan dan pembodohan ke masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/7) kemarin.
“Yang sampai sekarang menjadi pertanyaan saya, dari dulu maupun daerah lain baru pertama kali saya dengar analisa PU (Dinas Pekerjaan Umum) yang digunakan untuk menentukan tarif dan acuan pengisian setoran form BPHTB. Ini benar-benar aneh,” terangnya.
Ia beragumen, tidaklah etis seorang pejabat mengambil langkah memperkarakan masyarakatnya sendiri yang ingin membayar pajak. Sebab dirinya mengaku sudah menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta dan data. “Dulu kan saya sudah sampaikan baik-baik secara lisan ke Kabid Pendapatan, juga ke Kepala Dinas dan Wawako. Semua data-data masih saya simpan dan segala cara sudah kami jalani, untuk bisa melakukan setoran pajak yang dikenakan ke masyarakat membeli rumah, tetapi tetap saja kami tidak bisa menyetor pajak BPHTB,” katanya.
Atas hal itu, dirinya menilai permasalahan itu justru menghambat masyarakat untuk membayar pajak saat membeli rumah. “Inikan pajak pajak rakyat. BPHTB ini kan pajak rakyat yang ingin memiliki rumah. Seharusnya dipermudah,” jelasnya.
Karena itu, Heriyanto mengambil sikap dengan mengadukan permasalahan ini ke Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang. Dirinya pun sudah melayangkan surat kepada Ketua Komisi 2 dan ke Pimpinan DPRD, agar menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan. “Sudah saya layangan surat ke Komisi 2. Kami berharap Wakil Rakyat dapat memberikan solusi kepada kami,” tegasnya.
Dengan pengaduan ini, ia berharap ada titik terang bahwa DPPKAD tidak memberikan pelayanan kepada dirinyA Sebagai masyarakat. Jika ada hal yang menurut DPPKAD tidak dilakukan, dirinya siap melakukan. Namun harus jelas. “Menurut Kabid Pendapatan, mereka sudah mengirim surat kurang bayar saya dengan tembusan kantor pajak pratama, BPN kota pangkal pinang. Padahal sama sekali tidak ada. Kami sudah ke cek tetapi tidak ada. Bahkan kami sudah datangi ke BPN dan kantor pajak pratama, tapi tidak ada. Kalau memang ada surat tersebut, hari ini juga akan kami bayar, asal jelas dan sesuai dengan ketentuannya,” tukasnya.
Mengenai pengaduannya ke Komisi 2, dibenarkan oleh Andi, Anggota Komisi 2. Surat itu sudah diterima pihaknya dan tembusannya sudah disampaikan ke Pimpinan DPRD. Namun mereka belum bisa memastikan langkah apa yang akan diambil oleh Komisi 2. “Baru surat saja. Nantinya akan kita sampaikan ke Banmus (Badan Musyawarah) untuk dijadwalkan. Kalau memungkinkan akan kita pertemukan pihak-pihak yang bersengketa, untuk dicarikan solusinya,” ujarnya.
Sementara Wawako, M Sopian, mengaku saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mempermasalahkan hal itu ke Pihak berwajib. “Kita terlebih dahulu akan membuat kronologis permasalahan sembari mempersiapkan bukti-bukti dan fakta terkait tudingan tersebut. Ini ada indikasi pencemaran nama baik Pemkot, karena kita merasa dalam hal ini sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, maka kita tuntut,” ujar Sopian.
Menurutnya, selama ini hitungan PBB yang dilakukan Pemkot melalui DPPKAD Pangkalpinang tidak pernah dilakukan secara sembarangan. Semuanya, sudah dihitung sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dimana ketentuan yang berlaku atas BPHTB di Kota Pangkalpinang ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2011 tentang BPHTB dan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem dan prosedur Pemungutan BPHTB.
Terpisah, Ketua Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Babel, Iskandar, mengatakan agar Heriyanto dan DPPKAD melakukan koordinasi. Menurutnya, perlu dilakukan pertemuan dengan duduk satu meja antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi. Dirinya menyayangkan jika DPPKAD melakukan tindakan yang tidak sesuai kepada para Developer. Namun jika memang ada kesalahan dari Pengembang, maka Pengembang juga harus berani mengakui kesalahan. “Saya minta untuk melakukan koordinasi dengan pihak DPPKAD. Ini harus duduk satu meja, agar dapat diselesaikan,” tandasnya. (tya)