Dewan Heran Kemensos Ngaku Banyak Kasih Bantuan Rio : Pemprov Juga Kurang Berperan

by -

PANGKALPINANG – Pasca musibah banjir besar yang melanda Kota Pangkalpinang satu pekan yang lalu, mendorong Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Sosial RI. Karena penanganan bencana banjir kemarin menjadi catatan pihaknya sebagai wakil rakyat di Pangkalpinang.
“Terus terang kita memang belum siap dalam menghadapi bencana banjir yang telah melanda hampir di seluruh kabupaten kota di Bangka kemarin, indikasi ini terlihat dari begitu banyaknya korban yang tak tertangani hingga beberapa hari pasca banjir, baik logistik maupun pendampingan,” kata anggota Komisi I Rio Setiady, Rabu (17/2) kemarin.
Lanjutnya, peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) juga dianggap belum maksimal dalam membantu pemerintah kota Pangkalpinang melakukan penanganan banjir. “Komisi 1 DPRD Kota Pangkalpinang pada Selasa (16/2) telah diterima oleh Ibu Rahma selaku Kasubdit Bencana dan Mitigasi Kemensos RI. Dalam pemaparannya, Kemensos sudah memiliki SOP dalam aksi cepat tanggap untuk setiap daerah bencana, termasuk stock buffer untuk Back up pangan dalam kondisi darurat,” ujarnya.
Masih katanya, yang menarik adalah pihak Kemensos merasa sudah melakukan banyak hal dan mengirimkan banyak bantuan ke Pangkalpinang, namun fakta yang terlihat di lapangan justru bantuan mengalir lebih banyak dari swadaya masyarakat ataupun donatur dalam dan luar Babel.
“Ini artinya ada komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah kota, provinsi dan pusat. Karena jika benar apa yang disampaikan oleh pihak Kemensos, tentu penanganan korban banjir dapat lebih maksimal,” jelasnya.
“Kami di DPRD Kota Pangkalpinang bahkan belum pernah melakukan koordinasi terkait penanganan banjir di Pangkalpinang, ini seharusnya segera dilaksanakan supaya kami pun dapat menjelaskan kepada masyarakat apa dan bagaimana grand design penanganan bencana dan pasca bencana banjir,” tambahnya.
Ia menambahkan, Pemkot Pangkalpinang harus pro aktif dalam mengakses berbagai program bantuan yang bisa diberikan oleh Kemensos RI. Dan sekali lagi ini akan dapat berjalan  secara efektif jika ada koordinasi dan komunikasi yang berjalan dengan baik.
“Penanganan bencana banjir tidak akan mungkin hanya di pikul oleh Pemerintah kota Pangkalpinang saja, harus melibatkan banyak pihak termasuk legislatif, LSM, pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum. Harus ada pola formula sistemik khususnya pemulihan pasca banjir ini,” tutupnya. (tya)