Dewan Soroti Perencanaan Bappeda

by -

PANGKALPINANG – DPRD Bangka Belitung (Babel) menyoroti tidak matangnya perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mengakibatkan lemahnya penyerapan APBD oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.
“Saya sebagai pimpinan dan anggota Badan Anggaran menyoroti masalah proses perencanaan yang tak matang khususnya Bappeda, ini dapat dilihat anggaran yang ada di APBD induk banyak yang tak digunakan,” terang Amri, Rabu (26/08).
Akibat kurang matangnya perencanaan ini kata Amri, sehingga terganggunya dalam penyerapan anggaran. “Kurang matangnya perencanaan ini berdampak pada penyerapan anggaran,” kata Amri lagi.
Selain itu lanjut Amri, berdasarkan hasil pembahasan di Banggar DPRD, di APBD Perubahan dianggarkan untuk kegiatan stimulan, guna meningakat daya beli masyarakat dan perekonomian Babel. “Kegiatan tersebut seperti bantuan UKM, bibit, ternak dan kegiatan ini sudah disetujui bersama,” ungkapnya.
Kemudian juga dianggarkan untuk bantuan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu sebesar Rp500 juta untuk 7000 paket per kabupaten/kota. “Kami berharap penyaluran bantuan sembako ini tidak dimanfaat oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan politik. Kami minta untuk kabupaten yang melaksanakan pilkada dibagikan setelah pilkada,b dan jangan sampai ini tidak dibagikan, karena ini hak masyarakat,” imbuhnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Gubernur Babel Rustam Effendi menyatakan, bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan. “Usulan dan saran menjadi bahan kami membenahinya. Tapi ada satu hal terkait masukan pajak dari fraksi PPP yang menurun ini sebetulnya ekonomi masyarakat menurun sehingga penerimaan BNKB beli kendaraan baru malah orang mau jual, Itu menyebabkan penurunan pajak kendaraan bermotor,” keluhnya.
Untuk memperkuat perencanaan sendiri, kata Rustam perlu diiringi sebuah payung hukum yang benar-benar mengakomodir kebutuhan perencanaan. “Disektor lain mengalami kenaikan dengan proses perencanaan diperlukan Perda, maka dengan adanya Perda payung hukum bisa terlaksana,” imbuhnya.(iam)