Didit Sindir Begitu, Bely Justru Jawab Begini

by -
Didit Sindir Begitu, Bely Justru Jawab Begini
Didit Sindir Begitu, Bely Justru Jawab Begini
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kep. Babel, Beliadi, S.IP

belitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, menjawab sindiran Didit Srigusjaya, Ketua DPRD Provinsi Kep. Babel, perihal anggota dewan yang kerap Dinas Luar (DL).

Sindiran ini disampaikan Didit usai sidang paripurna penyampaian 4 raperda, Jumat (8/11/2019), pekan lalu. Politisi PDI-P tersebut mengatakan, saat ini DPRD Provinsi sedang banyak pekerjaan. Ada empat raperda penting yang harus dibahas. Apalagi 4 raperda ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Bahkan, dalam waktu dekat Didit akan melakukan rapat bersama unsur pimpinan untuk membahas DL. Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya akan menertibkan dan membatasi DL bagi anggota dewan.

Menanggapi hal tersebut, Beliadi pun mengutarakan pendapatnya. Bahwasannya prosedur izin DL diajukan kepada ketua atau unsur pimpinan terlebih dahulu. Ditandatangani sebagai bentuk persetujuan. Baru kemudian diperbolehkan melakukan tugas DL.

“Setahu saya seperti itu, karena saya junior di sini (DPRD Provinsi, Red). saya kira semua tidak bisa keluar daerah jika tidak disetujui pimpinan dewan,” ujar politisi yang juga menjabat sebagai ketua DPC Gerindra Beltim tersebut, Senin (11/10/2019).

Begitu juga pada saat Badan Musyawarah (Bamus) menggelar rapat penetapan jadwal awal bulan. Ia menyarankan agar dilakukan pembahasan konkrit jadwal-jadwal kegiatan dewan. Salah satunya termasuk Dinas Luar.

Namun, Beliadi menilai, akan lebih baik jika hal semacam ini tidak terlalu dipermasalahkan. Apalagi semua kegiatan sudah berdasarkan prosedur dan jadwal yang disahkan di Bamus,

“Karena ini (DL) bukan barang haram. Image (Citra, Red) DL itu jangan diidentikan dengan hal salah atau tidak benar. Karena DL ini bersifat konsultasi dan koordinasi. Memang seperti itu adanya dan prosedurnya,” ujar Bely, sapaan akrab Beliadi.

Bely kemudian memberikan gambaran. Bahwasannya ada yang harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan. Baik itu ke kementrian atau ke provinsi lain yang sudah punya ilmu.

“Semisal pembuatan sebuah perda. Kita baru mau buat provinsi lain sudah ada. Kita konsultasi dengan mereka dan lain sebagainya,” terang Bely.

Kendati demikian, Bely berharap, ke depan, yang terhormat Ketua DPRD Provonsi Kep. Babel, agar dapat melindungi kehormatan dan nama baik anak buahnya.

“Kami ini “anak kandung” ketua DPRD, maka jika ada hal-hal yang dianggap kurang pas, lebih baik dibahas di internal dulu. Jangan langsung dilempar ke publik,” harapnya.

Pria yang cukup lama mengenyam politik praktis ini mengaku khawatir. Ia takut nantinya tafsiran masyarakat keliru. Jika tafsiran masyarakat keliru timbullah hilang simpati. Jika simpati sudah hilang, maka hilanglah rasa cinta dan hormat terhadap lembaga ini.

Jika sudah demikian, Bely menilai menilai harga seorang anggota dewan runtuh di mata masyarakat.

“Kita maunya kepercayaan itu harus tumbuh kuat dan mengakar terhadap kita. Dengan demikian, kerja dan pengabdian terhadap rakyat bisa optimal. Dan kita percaya, sesibuk apapun sebagai wakil rakyat, urusan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” tandasnya.

(rel/sue | belitongekspres.co.id)