Digugat SJI, Jamro Santai

by -

PANGKALPINANG – PT Sumber Jaya Indah (SJI) hari ini akan mendaftarkan gugatan Bupati Bangka Selatan, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Kuasa Hukum PT SJI, Dharma Sutomo dan Associate mengatakan, objek gugatan yakni pencabutan IUP PT SJI yang dilakukan bupati Basel.
“Besok (hari ini, red) kita akan berangkat ke Palembang, untuk mendaftarkan gugatan bupati Bangka Selatan ke PTUN. Kita sudah menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk gugatan ke PTUN,” kata Momok sapaan akrab Dharma Sutomo seusai melaporkan bupati dan Ketua DPRD Basel ke Polda Babel, Kamis (5/3).
Ia mengatakan, laporan ini akibat telah terjadi tindak pidana menghalang-halangi usaha penambangan yang sudah memiliki perizinan khusus dan sah. “Negara kita ini negara hukum, jadi segala persoalan itu ada aturannya dan tidak bisa sembarangan. Sebab mereka akan melakukan tindakan anarkis dengan mengatakan, sudah menyiapkan bom molotov untuk membakar Kapal Isap milik PT SJI,” kata Momok.
Momok menambahkan, ada sekelompok nelayan yang melaporkan PT SJI ke Polda Babel dengan tuduhan melakukan illegal minning. “Saya mendapat info nelayan Toboali melaporkan PT SJI ke Polda Babel, biarkan saja. Sebab kita juga akan melaporkan mereka beserta bupati dan Ketua DPRD Basel, biar polisi yang nantinya akan menilai yang mana melanggar hukum. Karena kami menilai bupati Basel sudah melampaui kewenangan dia dalam mencabut IUP PT SJI dan secara hukum itu tidak sah,” papar Momok.
Sementara Humas PT SJI, Ismiryadi alias Dodot mengharapkan, pihak Polda Babel untuk turun ke lapangan melihat kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi. “Dalam penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi apapun dan tidak tebang pilih, termasuk pengusaha jika salah silahkan ditindak, asalkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujar Dodot.
Dodot menyebutkan, sebanyak 500 unit TI Tower yang beroperasi di Desa Sukadamai Toboali, yang tidak pernah diambil tindakan apapun. “Ada 500 unit TI Tower yang beroperasi di Desa Sukadamai dan 2 unit Kapal Isap Produksi (KIP), yang jelas-jelas ilegal tidak pernah ditindak sama sekali. Sementara KIP milik PT SJI yang legal dan memiliki perizinan yang sah dan CnC dari Kementerian ESDM malah dipermasalahkan,” ketus Dodot.
PT Sumber Jaya Indah (SJI) hari ini (kemarin,red) sudah melaporkan Bupati dan Ketua DPRD Bangka Selatan, karena telah mencabut izin usaha penambangan (IUP yang telah dikeluarkan bupati. PT SJI menunjuk Dharma Sutomo SH dan Associate sebagai kuasa hukum untuk melaporkan pelanggaran UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dalam Pasal 162 yang berbunyi setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha kegiatan pertambangan yang memegang IUP atau  IUPK atau telah memenuhi syarat -syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 ayat 2 dipidanakan paling lama 1 tahun dan denda Rp100 juta.
“Kita sudah melaporkan Bupati dan Ketua DPRD dan sejumlah masyarakat Bangka Selatan yang melakukan aksi demo ke Polda Babel, karena dinilai telah menghalang-halangi dengan mencabut IUP milik PT SJI. Selain itu pencabutan perizinan PT SJI dinilai sangat ngawur, sebab IUP PT SJI tidak ada di Dusun Batu Perahu, Ketapang Toboali,” ungkap Dodot.
PT SJI melaporkan Bupati Bangka Selatan, Jamro H Jalil, Ketua DPRD Basel dan sekelompok masyarakat nelayan Desa Ketapang yang melakukan demo yang diketuai Jon Rudi dan April kepala lingkungan Batu Perahu. “Mereka inilah yang kami nilai menghalang-halangi PT SJI untuk melakukan penambangan. Padahal perizinan kami sudah keluar pada 2013 sampai 2018 dari Dirjen ESDM dan sudah Clear N Clean (CnC),” urai Dodot.
Pencabutan IUP PT SJI kata Dodot dinilai telah melanggar UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 114 ayat 1. Sementara Bupati Basel, Jamro H Jalil mencabut perizinan ini pada 2 Maret 2015.
“Dengan demikian artinya UU tersebut sudah berlaku, seharusnya perizinan itu dicabut oleh menteri atau gubernur, bukan bupati. Sementara rekomendasi yang diberikan DPRD Basel itu tidak benar alias ngarang, karena mereka tidak tahu dimana wilayah perizinan IUP PT SJI,” tukasnya.
Menurut Dodot, wilayah IUP PT SJI itu berada di perairan Mempunai Desa Rias dan Desa Serdang, bukan di perairan Batu Perahu dan Ketapang yang jaraknya 5 mil. “Pembuatan izin itu harus ada izin dari daerah sekitar dan kita sudah memiliki Amdal, dan CnC dari Kementerian ESDM. Walaupun perizinan sudah dicabut oleh bupati, sementara CnC nya belum dicabut kita boleh beroperasi. Sebab CnC itu menguatkan semua perizinan di daerah dan hingga hari ini CnC PT SJI tidak pernah dicabut,” urai Dodot.
Yang disesalkan Dodot, PT SJI itu belum beroperasi dan belum 1 ons pun pasir timah yang dihasilkan, sudah dituduh melakukan illegal minning. “PT SJI itu belum beroperasi dan belum menghasilkan, tetapi sudah dituduh melakukan illegal minning. Bahkan kami sudah dua kali diminta berhenti beroperasi,” tuturnya.
Selain itu tambah Dodot, PT SJI sudah ada kesepakatan dengan masyarakat setempat soal fee hasil penambangan sebesar Rp5000 per kg, yang terdiri dari untuk masyarakat sebesar Rp2000 per kg, pendapatan desa Rp1500 per kg, upah bongkar Rp1000 per kg dan insentif panitia sebesar Rp500 per kg. “Kita sudah ada kesepakatan dengan masyarakat setempat soal bagi hasil sebesar Rp5000 per kg. Selain itu juga ada pembagian tailing sebesar Rp25 ribu per kg. Jika dalam sebulan kami menghasilkan 200 ton, masyarakat mendapatkan Rp1 miliar,” pungkasnya.
Sementara itu Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Babel, AKBP Sekar Maulana yang menerima berkas laporan PT SJI menjelaskan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu materi laporan yang dilayangkan PT SJI melalui Kuasa Hukumnya Dharma Sutomo SH. “Kita pelajari dan dalami dulu materi laporan dari pihak PT SJI yang melaporkan bupati dan Ketua DPRD Basel, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita lakukan penyelidikan,” ujar Sekar Singkat.
Terpisah, Bupati Basel H. Jamro mengatakan lebih konsentrasi menjalankan tugas pemerintahan sebagaimana mestinya dan menyerahkan segalanya pada prosedur yang berlaku. Meskipun begitu, dirinya dan pemerintahan siap memberikan keterangan jika mendapat panggilan. “Ya. Pada prinsipnya kita ini baik dengan perusahaan maupun kepada masyarakat semua agar bisa dengar masukan-masukanya,” paparnya.
Senada, Ketua DPRD Basel H. Sipioni juga mengaku siap dan segala persoalan ditangggapi santai. Begitu juga terkait namanya yang juga disebut-sebut masuk dilaporkan perusahaan yang akan dilaporkan, menurutnya tidak masalah.
“Sah–sah saja mereka melaporkan. Seperti yang saya sampaikan bahwa saya pribadi telah memberikan rekomendasi atas hasil keputusan rapat pimpinan dengan unsur pemerintahan daerah dan pimpinan fraksi sudah menyetujui mengirimkan rekomendasi. Jadi keinginan itu bukan saya pribadi tapi lembaga,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Nelayan Batu Perahu Joni Juhri menambahkan nelayan Batu Perahu siap bersinergi dengan Pemkab Basel dan DPRD Basel terkait SK pencabutan izin IUP PT SJI tersebut. Menurutnya bagi masyarakat nelayan Basel SK tersebut adalah bentuk itikad baik dari pemerintahan dan DPRD dalam menyelesaikan permasalahan yang berkepanjangan selama ini. “SK tersebut merupakan harapan masyarakat nelayan yang menolak selama ini. Dan kami yakin pelaporan pemerintah Basel dan DPRD ini merupakan upaya SJI dalam menanggapi laporan kami ke Polda Babel. Dan sampai kapanpun kami tidak akan pernah mencabut laporan tersebut,” kata Joni. (cr62/bim)