Dijamin Tak Ada Markup Dana Desa Pongok

by -
uang ilustrasi

*Kegiatan di Pongok Sesuai dengan RAB

TOBOALI — Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Bangka Selatan, Pramono Mulyo SH M HuM membantah keras tudingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Operasional Masyarakat Bongkar Korupsi (Tombok) yang mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan terhadap anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) Desa Pongok, kecamatan kepulauan Pongok, terkait pengerjaan 6 kegiatan proyek pembangunan di desa setempat.

Menurut Kajari Basel, Pramono Mulyo SH M HuM, bahwa apa yang disampaikan oleh LSM Tombok melalui media terkait kegiatan di desa Pongok itu sepertinya kurang pas. Karena menurut Pramono, setelah timnya turun kelapangan yakni ke desa Pongok untuk melihat langsung fisik dari pengerjaannya itu serta rencana anggaran biayanya (RAB) tidak ada masalah apapun dengan kegiatan di desa Pongok.

“Kami menindaklanjutinya datang ke desa Pongok untuk kroscek dan menanyakan RAB dan melihat fisik kerjanya. Setelah kita kroscek dilapangan apa yang disampaikan LSM Tombok melalui media kurang pas. Kenapa saya katakan kurang pas, karena RAB ini dibuat oleh dinas PU (Pekerjaan Umum) dan kegiatannya itu dikerjakan oleh teman-teman di desa setempat, RAB ini sudah mensesuaikan dengan harga material di Pongok bukan harga material di Toboali. Contoh misalnya pasir disana (Pongok_red) bukan perkubik, tapi perkarung, satu karungnya berisi 20 kilogram, semen bukan persak, ada hitungan tersendiri,” jelas Pramono kepada wartawan, Jumat (6/1/2017).

Disamping itu, Pramono menjelaskan, perbedaan harga material  itu bukan hanya di Pongok dan Toboali saja. Namun melainkan harga  di Papua dan Jawa harganya juga berbeda.

“Kalau apa yang disampaikan teman LSM kemarin dibandingkan dengan harga di Toboali, harga di Papua dengan di Jawa juga lain kan, berbeda. Harga di RAB kegiatan itu sudah disesuaikan dengan harga setempat, fisik dilapangan sesuai dengan speaknya dan RABnya. Kalau disebutkan markup, alhamdulillah tidak ada markup karena harga sudah sesuai dengan harga di daerah setempat, RABnya sesuai dan fisiknya sesuai speak, RABnya dibuat oleh orang dinas PU bukan orang desa, harga sesuai dengan Pongok. Kita turun kelapangan jangan sampai muncul di masyarakat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kegiatan di desa,” kata Pramono.

Namun pihaknya juga berharap kepada rekan-rekan media, LSM, masyarakat dan pemuda untuk ikut mengawasi kegiatan pembangunan yang ada di desa, khususnya diwilayah Kabupaten Basel.

“Program kita, Kejari Basel bagian Datun pendampingan dana desa bukan TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah). Karena itu, saya berharap ke depan rekan-rekan media, LSM, masyarakat dan pemuda semuanya ikut mengawasi kegiatan pembangunan di desa. Saya terimakasih kepada LSM Tombok yang telah ikut mengawasi kegiatan dana desa, teman-teman LSM yang lainnya juga harus mengawasi bahwa pembangunan desa dilakukan oleh desa dari desa dan untuk desa agar roda perekonomian desa bisa berputar dengan baik, sehingga target pembangunan di desa sebagaimana nawacita Presiden bisa terlaksana dan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Namun menurut Kajari, keberhasilan pembangunan di desa tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang kurang seperti di desa Keposang Toboali yang sempat mencuat di media tidak terpasang papan plang kegiatan.

“Tahun 2015 lalu serapan dari dana desa hanya 3,9 persen sehingga 96,1 persen sama sekali tidak terserap. Selanjutnya pada bulan Mei 2016 kita mengadakan MoU dengan desa dan BPMPDes, sejak Mei sampai Juli 2016 Silpa tahun 2015 sebanyak 96,1 persen itu dari dana desa di 50 desa bisa terserap seluruhnya. Kemudian bulan Juli 2016 sampai Desember dana desa 2016 bisa terserap 98 persen, alhamdulillah ada peningkatan yang sebelumnya tahun 2015 serapan dana desa hanya 3,9 persen,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Operasional Masyarakat Bongkar Korupsi (Tombok) Bangka Selatan mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan terhadap anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) Desa Pongok, kecamatan kepulauan Pongok, terkait pengerjaan 6 kegiatan proyek pembangunan di desa setempat.

Wakil Ketua LSM Tombok, Mawardi kepada wartawan mengungkapkan, pihaknya menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang meminta LSM Tombok untuk melihat langsung 6 kegiatan proyek yang dikerjakan di Desa Pongok.
“Senin (19/12) lalu kita diminta masyarakat datang langsung ke Desa Pongok. Hasil pengecekan kita di sana, dugaan penyalahgunaan kegiatan tersebut adalah diduga dengan memarkup kegiatan,” kata Mawardi, Senin (26/12/2016).

Ia menjelaskan, enam kegiatan proyek tersebut adalah 2 kegiatan di Dusun Air Kruis pembangunan plat dacker. “Ukuran panjang 6 meter, lebar 120 centimeter, kedalaman bandar 70 centimeter dengan anggaran Rp 16,5 juta. Perhitungan kami kegiatan tersebut hanya menelan dana Rp 8 juta saja, pembangunan shiring Rp 37,5 juta dan hitungan kita hanya Rp 22,5 juta saja. Plat dacker di Air Sagu ukuran sama dengan di Air Kruis harganya Rp 18 juta. Ada kegiatan rehab jalan ditulis pembangunan jalan baru biaya Rp 47,8 juta, perhitungan kita hanya Rp 25 juta saja. Ada pembangunan shiring nilainya Rp 35 juta, begitu juga ada 2 kegiatan shiring Rp 22 juta,” jelas Mawardi.

Menurut pihaknya, anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) merupakan salah satu atensi Presiden RI agar dilaksanakan dengan benar untuk kemakmuran masyarakat Desa.

“Semua pihak juga diminta untuk mengawasi. Hasil pengaduan masyarakat ke kita, setelah turun ke TKP, kita menduga ada 6 kegiatan yang diduga di-markup. Kita harapkan kejaksaan segera turun, kasian jika uang rakyat disalahgunakan, jangan sampai terjadi di desa lainnya. Karena dana ini dikucurkan untuk kepentingan desa,” tegas Mawardi.

Terpisah, Kepala Desa Pongok, Abu Hasan membantah tudingan markup tersebut. Karena menurutnya, pembuatan rencana anggaran biaya (RAB-) kegiatan sudah sesuai peraturan bupati (Perbup) Basel.

“Kita bekerja sesuai aturan dan RAB. Kegiatan yang dilaksanakan memang semua yang butuhkan seperti plat dacker, shiring dan kegiatan lainnya. Jika harga disebut tidak sesuai, Pongok kan masuk zona 6 tentu berbeda harga dengan di Toboali. Tidak ada masalah dengan pekerjaan kita, malah saya jadi bingung dan tidak mengerti markup seperti apa,” jelas Abu Hasan menegaskan pekerjaan yang dilaksanakan di Desa Pongok sesuai dengan petunjuk RAB.

“Pekerjaan kita sesuai dengan petunjuk RAB. Kita ikuti semua petunjuk dan paparan yang disampaikan Kejari Basel. Beda harga Pongok dengan Toboali saya pikir wajar saja. Saya bekerja hati-hati dan mengikuti semua aturan dan RAB,” tuturnya.

(tom)