Dinas Perkim Usulkan Perbaikan 373 RTLH, Anggaran Sebesar Rp 6,53 miliar

by -2 views
Dinas Perkim Usulkan Perbaikan 373 RTLH, Anggaran Sebesar Rp Rp 6,53 miliar

Dinas Perkim Usulkan Perbaikan 373 RTLH, Anggaran Sebesar Rp Rp 6,53 miliar

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Tahun 2019 ini Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Beltim mengusulkan prioritas perbaikan pada 373 unit RTLH. Perbaikan menggunakan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 6,53 miliar.

“Sistem bantuannya menggunakan stimulan, setiap KK hanya diberikan Rp 17,5 juta untuk perbaikan rumah. Jadi kekurangannya dibebankan atau swadaya penerima bantuan, baik itu untuk bahan bangunan maupun upah jasa konstruksinya,” ujar Kepala Dinas Perkim Mathur Noviarsyah, Kamis (3/10) kemarin.

Mathur menyatakan Dinas Perkim Kabupaten Belitung Timur telah melakukan pembaharuan pendataan bagi kepemilikan rumah setiap kepala keluarga (KK) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tujuannya untuk mengetahui backlog perumahan atau jumlah rumah yang harus disediakan atau dapat bantuan dari pemerintah.

Pendataan yang dimulai di awal tahun 2019 ini melibatkan kurang lebih 775 Ketua RT di seluruh desa di Kabupaten Beltim. Ditargetkan pembaharuan data akan selesai pada akhir tahun 2019 mendatang.

Hasil basis data RTLH sementara menyebutkan setidaknya di Kabupaten Beltim ada 13.225 unit RTLH pada lahan milik sendiri, 4.540 unit RTLH pada lahan milik orang lain, 13.444 unit rumah layak huni, dan 465 data kurang lengkap.

Dengan total rumah yang sudah didata mencapai 31.674 unit. Sedangkan total target KK yang akan didata mencapai 40.886 KK. Mathur mengungkapkan pendataan dilakukan secara populasi agar datanya akurat dan valid. Mengingat, tidak semua KK mempunyai rumah sendiri atau pun satu KK memiliki lebih dari satu rumah.

“Satu KK itu idealnya menempati satu rumah, apakah milik sendiri ataupun rumah sewa. Jadi walaupun ngontrak secara backlog dia sudah dianggap memiliki rumah,” jelas Mathur.

Pendataan dilengkapi dengan dokumen foto kondisi rumah, baik tampak dalam, luar, dan samping rumah. Ditambah setiap rumah wajib diberikan titik koordinat rumah, agar saat pemberian bantuan lebih mudah dan tidak salah sasaran.

“Nah dengan adanya data ini kita jadi lebih mudah, karena validitasnya dan akurasinya tinggi. Mengingat ini untuk program bantuan langsung, artinya harus diberikan ke by name and by address,” kata Mathur.

Kedepannya mantan Sekretaris Dinas PU itu berharap pemerintah pusat akan memberikan skema bantuan tersendiri bagi RTLH yang benar-benar kurang mampu. Saat ini Mathur menyebutkan jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mengkaji aturan untuk pemberian bantuan di luar stimulan atau swadaya.

“Kalau sekarang memang aturan untuk pembuatan rumah langsung jadi itu belum ada. Cuman kita berharap nanti baik dari pemerintah pusat maupun daerah akan merumuskan aturan untuk itu,” harap Mathur.

(Muchlis Ilham | belitongekspres.co.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *