Disdikbud Sependapat dengan DPRD

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Soal Pembahasan LKPJ Bupati per SKPD

TANJUNGPANDAN-Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Belitung Irfani Mauran menyatakan, sangat setuju dengan apa yang diinginkan oleh Komisi III DPRD Belitung terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung. Sebab, Komisi III DPRD Belitung adalah mitra dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belitung.
“Memang mereka (Komisi III DPRD Belitung,red) perlu tahu apa yang Pemerintah Kabupaten Belitung laksanakan di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) masing-masing,” papar Irfani kepada BE Kamis (16/4) kemarin, usai rapat pembahasan LKPJ Bupati, di Gedung DPRD Belitung.
Mantan Pendidik SMK Belitung ini mengatakan, pembahasan capaian kinerja oleh SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung kali ini merupakan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. “Mereka (anggota DPRD,red) ingin tahu bagaimana kebijakan yang selama ini dijalankan dan apa saja kendalanya. Jadi, ini sebagai bahan evaluasi, supaya ke depan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bisa lebih terarah,” kata Irfani.
Irfani menuturkan, pembahasan LKPJ Bupati tersebut bersama Komisi III DPRD Belitung yakni, dimulai dari pembahasan anggaran untuk tahun yang akan datang. Dengan begitu, DPRD akan bisa mengetahui perkembangan anggaran dalam setiap tahunnya. “Karena itulah, dengan adanya pembahasan seperti ini, mereka (DPRD Belitung,red) sudah tahu apa saja kendala yang dihadapi sejauh ini. Sehingga, bisa dicarikan solusinya,” ungkap Irfani.
Ditanya, soal bidang kegiatan pendidikan di Belitung yang masih belum sepenuhnya “berhasil” dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Irfani menjawab, secara fisik persentasenya sudah cukup tinggi. Namun, ada hal-hal seperti misalnya dari segi anggaran yang belum terserap dan bahkan tidak terserap sama sekali.
“Ketidakterserapan anggaran itu bukan karena tidak bisa melaksanakannya. Melainkan,karena ada petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang tidak mungkin di laksanakan,” jelasnya.
Sebab, hal itu juga akan berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya, Silpa-nya  (sisa pengunaan anggaran,Red) masih banyak. “Ternyata, Silpa-nya banyak bukan karena tidak bisa dibelanjakan atau bisa dibelanjakan. Namun, karena ada aturan yang memang sama sekali tidak mengizinkan demikian,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Belitung Mintet ketika dimintai tanggapan oleh wartawan Belitong Ekspres Kamis (16/4) kemarin, menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Belitung bukanlah sebuah lembaga yang bertujuan untuk memvonis mitranya SKPD Dindikbud Kabupaten Belitung. Namun,fungsi DPRD Belitung adalah menjalankan fungsi pengawasan.
“Baik itu dari segi anggaran maupun kebijakan pemerintah daerah,”  kata Mintet di Gedung Dewan.
Mintet mengatakan, dari sisi penganggaran nanti akan dipilah-pilah. Mana bidang kegiatan yang akan ditambah budgetnya dan mana yang harus diminimalisir. “Jadi, itulah tujuan Komisi III DPRD Belitung mengadakan rapat pembahasan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terkait LKPJ Bupati Belitung tahun 2014,” ungkapnya.
Tujuannya rapat dengan Dindikbud Belitung hari ini, jelas Mintet, untuk mendengarkan langsung terkait pemaparan kinerja Dindikbud sejauh ini. Seperti misalnya dari sisi kebutuhan anggaran. “Mana yang bisa dialihkan untuk bidang-bidang tertentu yang memang membutuhkan anggaran yang cukup besar,” terangnya.
Atas dasar itulah, lanjut Mintet, DPRD Belitung ingin mencari tahu sejauhmana indikator ketercapaian kinerja pemerintah Kabupaten Belitung selama tahun 2014. “Dan kami dari Komisi III DPRD setiap hari sebelum tanggal 30 April 2015, mulai dari pagi sampai siang turun langsung kelapangan memantau dan mengecek hasil pemaparan mereka (SKPD terkait,red). Apakah faktual atau tidak,” tutupnya. (mg2)

Baca Juga:  Aipda Heriyadi Ingatkan Penyakit 'Kuber, Kurap & Kudis' di SMPN 3 Badau

Rate this article!
Tags:
author

Author: