Disdikbud Sosialisasi Permen Tentang Komite Sekolah

by -1 views

PANGKALPINANG – Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah diberlakukan di dunia pendidikan Indonesia. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pangkalpinang gencar melakukan sosialisasi agar sekolah di Kota Pangkalpinang dapat langsung menerapkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ini.

Kepala Disdikbud Kota Pangkalpinang, Edison Taher menjelaskan, dengan Permendikbud tentang komite sekolah ini masyarakat dapat ikut serta, bergotong royong memajukan pendidikan di sekolah secara demokratis dan akuntabel. “Nantinya masyarakat dapat membedakan mana saja yang tergolong sumbangan dan bantuan melalui komite sekolah, pungutan pendidikan yang sah oleh sekolah dan pungutan liar oleh oknum,” ujarnya saat melakukan sosialisasi di Sekolah Dasar (SD) 54 Kota Pangkalpinang, Kamis (9/2) kemarin.

Permendikbud yang baru ini katanya, baru diterima oleh Disdikbud pada bulan Januari kemarin dan didalam Permendikbud tersebut banyak aturan yang harus dirubah, terutama pada kepengurusan anggota komite yang harus direvisi kembali. “Sistem kepengurusan anggotanya harus direvisi kembali, para anggotanya tidak boleh terhimpun dalam pejabat forkompinda, baik itu kelurahan maupun dari kecamatan. Apalagi dari anggota DPRD itu tidak boleh lagi menjadi anggota komite, sesuai dengan aturan yang ada dalam Permendikbud tersebut,” ucap Edison.

“Didalam peraturan tersebut tertuang jelas apa saja yang akan menjadi tugas dari komite. Sehingga kedepannya tidak ada lagi terjadi pungli dalam sekolah dan ini akan dibentuknya Perwako sebagai payung hukumnya,” tambahnya.

Untuk dapat menerapkan Permendikbud ini lanjut Edison, pihaknya akan segera mengkaji Peraturan Walikota (Perwako) yang nantinya akan digunakan sebagai payung hukum dalam penerapan Permendikbud No 75 Tahun 2016 ini. “Kita juga akan langsung melakukan rapat terbuka dengan tim Saber Pungli baik itu Kota Pangkalpinang maupun Pemerintah Provinsi, akan kita paparkan Permendikbud ini agar kedepannya kita semuanya akan mencapai satu visi dalam memajukan dunia pendidikan dan meminimalisir terjadinya pungli,” tegasnya.

Lanjutnya, tugas komite sekolah bukan hanya melakukan penggalangan dana, di dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dijelaskan aturan mengenai kriteria pemilihan anggota Komite Sekolah, serta tugas dan fungsi Komite Sekolah. Ia menambahkan, revitalisasi peran komite sekolah melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 ini juga dilakukan untuk menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan yang diminta oleh Komite Sekolah kepada peserta didik atau orang tua/wali.

“Permendikbud ini juga mempertegas bahwa Komite Sekolah dilarang meminta pungutan. Kemudian, penggalangan dana berupa sumbangan dan bantuan pendidikan juga tidak boleh memberatkan orang tua/wali yang tidak mampu,” tukasnya. (tya)