Ditetapkan Sebagai Calon, Anggota Dewan Harus Mundur

by -

MANGGAR – Keikutsertaan sejumlah anggota DPRD Beltim dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati periode 2015-2020, telah dikonsultasikan Komisi I DPRD Beltim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rekomendasi hasil konsultasi menjadi bahan masukan bagi Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk menyikapi status keanggotaan dewan jika nanti ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada.

Sekretaris Komisi I DPRD Beltim, Oman Anggari SH mengatakan hasil konsultasi tidak jauh berbeda dengan PKPU nomor 12 tahun 2015. Salah satunya, anggota DPRD yang mencalonkan diri harus membuat surat pernyataan pengunduran diri.

“Berdasarkan kunjungan ke Kemendagri, sehubungan dengan Pilkada, yang ikut buat surat pernyataan pengunduran diri. Dan jika tanggal 24 Agustus ditetapkan sebagai calon tetap, maka anggota dewan harus melepaskan seluruh jabatan yang melekat pada anggota dewan,” jelas Oman kepada harian ini, Rabu (5/8) kemarin.

Bukan hanya jabatan, tetapi seluruh hak seperti gaji, tunjangan, kendaraan dinas maupun fasilitas lain secara otomatis dihentikan.

“Sebelum tanggal 24, anggota dewan yang mencalonkan diri masih boleh masuk kerja dan menerima haknya. Tetapi lembaga (DPRD) harus mulai mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan,” ujarnya.

Sesuai prosedur, kedudukan sebagai anggota dewan akan dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) dari internal partai yang mengusung. Yaitu, calon legislatif yang memiliki suara terbanyak dibawahnya.

“Mekanisme selanjutnya nanti akan diberhentikan dan lembaga dewan harus berhubungan dengan parpol. Tentunya persetujuan dari ketua dan sekretaris partai,” pungkas Oman.

Seperti diketahui, dua anggota DPRD Beltim mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada. Anggota DPRD Beltim dari fraksi PDI Perjuangan, Fezzy Uktolseja maju sebagai calon Wakil Bupati Beltim mendampingi Basuri T Purnama. Sedangkan anggota DPRD Beltim fraksi PKS, Musdiana akan mendampingi Usmandie Andeska. (feb)