DPD KNPI Belitung Tekankan Perlunya Mitigasi Banjir

by -
DPD KNPI Tekankan Perlunya Mitigasi Banjir
Foto bersama DPD KNPI Belitung dengan Kabid Penanggulangan Bencana, Dinas Satpol PP Belitung, Abdul Sani setelah menggelar audiensi beberapa hari kemarin di Kantor Bidang Penanggulangan Bencana, Dinas Satpol PP Belitung.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Banjir yang terjadi di sepanjang sungai Tanjungpandan pada tanggal 6 Desember 2019 di beberapa titik menjadi perhatian khusus DPD KNPI Belitung. Hal ini karena DPD KNPI menilai belum adanya solusi kongkret dari pemerintah untuk mencegah dan upaya menanggulangi jika terjadi banjir.

“Sebetulnya mencegah jauh lebih baik. Tapi, kita semua belum mampu untuk mencegahnya. Maka, mau tak mau harus kebanjiran dan berhadapan langsung pada banjir tersebut. Untuk menghadapi banjir yang tiap tahun bukan menjadi hal yang tabu, perlunya peran pemerintah daerah yang kami nilai BPBD-lah yang pas sebagai lembaga penanggulangan bencana,” kata Ketua KNPI Belitung Muhammad Hafrian Fajar.

Lebih lanjut dikatakan Fajar, dengan melihat kejadian itu, DPD KNPI meminta audiensi kepada pihak BPBD Kabupaten Belitung atau pun Bidangnya.

Pihak KNPI disambut baik oleh Kabid Penanggulangan Bencana, Dinas Satpol PP Belitung, Abdul Sani, Senin (9/12) lalu. Audiensi tersebut dihadiri Ketua KNPI Muhammad Hafrian Fajar serta Departemen hubungan antar lembaga DPD KNPI Dinada Cupiza dan Ana Purwasi.

Kemudian, dalam moment audiensi tersebut, Muhammad Hafrian Fajar yang disapa bung Jarwok menegaskan perlunya kehadiran pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi banjir. Bukan hanya untuk mendokumentasikan kesengsaraan masyarakat, tapi memberikan fasilitas yang bisa menunjang evakuasi lebih cepat mudah dan aman.

Jarwo mengkritik keras pemerintah lewat BPBD Belitung atau pun bidangnya, karena tidak hadirnya pemerintah dalam membantu masyarakat secara ‘utuh’ pada saat pra banjir, masa banjir, dan pasca banjir. Jarwo menilai, pemerintah hanya hadir pada masa banjir saja. Maka dari itu, rekomendasi DPD KNPI adalah harus adanya edukasi mitigasi banjir yang merata kepada masyarakat agar dari segi keilmuan masyarakat siap menghadapi banjir di mana meminimalisir kerugian harta benda, bahkan korban jiwa.

“Perlunya (dibuatkan zonasi) titik rawan sehingga jika terjadi banjir bisa terarah ke jalur evakuasi yang aman serta dipandu plang petunjuk evakuasi menuju posko posko titik kumpul yang ditetapkan sebagai titik aman,” katanya.

Kemudian juga, lanjut Jarwok, perlu adanya alat pengukur ketinggian air di jembatan, sehingga masyarakat tahu tingkat ketinggian air beserta tingkat bahayanya serta persiapan menghadapinya. Perlunya alat evakuasi darurat pertama yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat (tandu, life jacket, jas hujan, headlamp jika evakuasi darurat malam) mengingat banyaknya lansia dan anak anak di titik rawan banjir.

“Sehingga pergerakan langsung bisa dilakukan masyarakat tanpa menunggu petugas. Lalu perlunya dibentuk tim khusus penanggulangan bencana tingkat kelurahan sesuai dengan rawannya terjadi bencana di daerah tersebut,” terangnya.

Semenatara itu, Kabid Penanggulangan Bencana, Dinas Satpol PP Belitung, Abdul Sani, menyambut baik rekomendasi dari DPD KNPI.

“Ide dan masukan yang sangat baik sekali. Doakan 2020 akan kita realisasikan nanti. Cuma untuk sekarang kita masih di bawah naungan Pol PP sejajar dengan damkar, sehingga susah terkait anggaran dari APBD atau pun bantuan langsung dari BNPB pusat,” katanya.

Kemudian, ujar Abdul, pada Januari 2020 pihaknya akan dilantik dan diresmikan sebagai lembaga sendiri, yakni BPBD Kabupaten Belitung.

“Nanti lebih mudah untuk merealisasikan rekomendasi yang diajukan DPD KNPI. Ke depan, kita bisa bekerjasama antara BPBD dan DPD KNPI selaku pemuda, dan nanti kita akan ikutkan pelatihan lalu kita buatkan satgas penanggulangan bencana,” pungkasnya.

 

Editor: Subrata
Reporter: Doddy Pratama