DPR Dapil Babel Tidur Semua

by -

// 325 IUP Sedang Diproses

SUNGAILIAT – Tidak adanya respon cepat dari pemerintah terutama anggota DPR RI daerah pemilihan Bangka Belitung (Babel) terkait lesunya perekonomian saat ini, memancing reaksi Wakil Gubernur Babel Hidayat Arsani. Bahkan Dayat-biasa disapa mengatakan secara lugas jika anggota DPR dapil Babel tidur semua.
“Berapa banyak anggota DPR asal Babel, tapi tidur semua. Lihat dong ekonomi kita yang sangat terpuruk sekali,” tegas dia dalam sambutan pada acara ‘Ketika Kongnyan Menyapa SMA Setia Budi Sungailiat’, kemarin (22/2). Dayat menyatakan pertimahan di Babel masih diperlukan sebab perikanan, pariwisata masih dibawah. “Perlu diingat. Pertimahan ini belum bisa ditinggalkan karena dunia pariwisata masih dibawah, perikanan masih dibawah, begitu juga perindustrian masih di bawah, perkebunan masih di bawah dan belum bisa disejajarkan. Untuk itu, kita harus memperjuangkan pertimahan ini, karena pertimahan di Bangka ini masih banyak yang diberikan oleh Allah untuk kita mencari nafkah,” kata dia.
Dayat juga menyayangkan, dengan potensi alam yang ada di Babel, masyarakat di Babel merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Kepmen 78 dan Kepmen 44. “Kita tidak bisa menggali pertimahan yang dilindungi oleh Kepmen 78 dan 44 yang mengatakan bahwa pengiriman timah harus melalui satu pintu dan satu bursa. Bagi Bangka Belitung itu belum merdeka,” keluhnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan terus menerus, maka tak menutup kemungkinan pembangunan yang ada di Babel ini akan terhambat. “Jadi kalau depan harga timah mencapai 15 ribu, maka berat sekali bisa diselenggarakan acara-acara seperti ini. Saya sampaikan kepada pak Hudarni Rani bahwa pemerintahan sekarang ekonominya bukan dari uang pengusaha. Tapi itu uang berputar dari dua koma sekian T itu dari mereka. Kita lihat penjual tempe, penjual tahu, penjual toko semuanya menggantung di kuburan di negeri ini. Sayang sekali kalau kita tidak bergerak,” ungkapnya lagi.
Padahal kata dia, pemprov, pemkab dan anggota DPR harusnya duduk bersama untuk mengatasi ini. “Sayang kalau kita gak bergerak. Sama-sama ngadep presiden. Saya sedih sumber alam kita kaya, kenapa harus dijajah. Kita saat ini hanya mendengar dan melihat saja,” kata dia.  Dayat lalu mengibaratkan jika Babel seperti kapal yang sudah bocor. Jika tidak diperbaiki menurutnya maka akan tenggelam. “Kalau sudah tenggelam ya Innalilahi wa innailahi rojiun,” ucapnya.
Senada, Bupati Bangka Tarmizi H. Saat mengakui jika saat ini kondisi perekonomian Babel terpuruk akibat harga timah. Untuk itu kata dia, pemerintah dengan DPRD harus siap dan bergerak cepat supaya masyarakat tidak semakin sakit. “DPRD dan pemerintah saya rasa harus siap dan cepat supaya masyarakat tidak semakin sakit dengan kondisi ekonomi ini,” harapnya. Tarmizi berharap dapat mengangkat sektor lain di luar pertambangan dengan meningkatkan sektor lain seperti pertanian, ekonomi kreatis dan lainnya. “Ini tanggung jawab pemimpin,” ucapnya.

325 IUP Sedang Diproses

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 325 IUP non CNC yang akan dikirim ke pemerintahan pusat untuk permohonan perpanjangan. Hal ini diungkapkan Kepala Distamben Babel, Suranto Wibowo, Jumat (20/02) kemarin. “Ada 325 IUP Non CNC yang kita minta permohonan perpanjangan, 74 diantaranya sudah kita rekomendasikan CNC untuk diumumkan, dan setelah itu kita tinggal menunggu prosesnya di pusat karena ini kewenangan pusat. Dan 200 yang belum ini akan segera kita rekomendasikan karena ini bertahap dan jaraknya 1-3 minggu pengajuannya,” ungkap Suranto.
Terlambatnya pengajuan ini diakui Suranto karena kurangnya jumlah petugas dan waktunya yang terlalu singkat. “Diproses ini kita harus ekstra hati-hati, karena itu kita minta perpanjangan waktu lagi, kurangnya petugas kami dalam mengecek dan kurangnya waktu yang diberikan ini kendala kami, dan dalam pengecekan ini jangan ada pihak ketiga yang dirugikan, hanya karena berkas mereka yang belum kita cek,” terang Suranto.
Dalam proses IUP CNC dan Non CNC ini, Distamben Babel terus memberikan data secara bertahap, meskipun dalam koridor Pemerintah Pusat ini masih ada yang tumpang tindih. “Proses CNC ini mungkin ada perbedaan antara Pusat yang di CNC kan, data dari pusat juga ada yang tumpang tindih, dan dalam mengclearkan masalah ini ya kewenangan pusat, kami dari Provinsi hanya menunggu hasil kembali dari Pemerintah pusat,” tandasnya.  Meskipun demikian, Suranto berharap Pemerintah Pusat dapat segera mengclear permasalahan yang ada terkait IUP CNC non CNC ini, dan Distamben Babel akan tetap mengirimkan data sesuai prosedur yang ada. “Selain kita minta perpanjangan waktu, kita juga terus mengirim data ini perminggu bila sesuai prosedur. Dan untuk membahas ini lebih lanjut, minggu depan kita akan adakan pertemuan kembali,” pungkasnya.(rif/eza)