DPRD Babel Janji Perjuangkan Tunjangan Guru

by -

PANGKALPINANG – Pengalihan wewenang guru SMA ke pemerintah provinsi Bangka Belitung, kembali meninggalkan masalah baru. Seperti puluhan SMA di Babel yang mempertanyakan tunjangan mereka yang belum jelas. Hal ini diketahui, saat pertemuan dengan  Komisi IV DPRD Babel, di SMAN 3, kemarin.

Tak hanya itu, terkait dana anggaran yang diakomodir pada tahun 2017 oleh Pemerintah Provinsi Babel disinyalir belum mampu mengakomodir operasional sekolah.

“Selain tunjangan, permasalahan dana operasional kalau sebagian besar guru yang bertugas di sekolah SMAN dan berstatus guru honor tentu sekolah itu masih membutuhkan dana operasional,”ujar Basir, Kepala BKKS mewakili puluhan guru di hadapan Komisi IV, kemarin.

“Selain itu, dana penyelengara anggaran yang disahkan pada tahun 2017 belum  bisa mengakomodir operasional sekolah, DBA yang dikeluarkan tidak bisa mengakomodir,” tambahnya.

Terkait rencana pemerintah melegalkan sekolah untuk mencari bantuan melalui pihak ketiga maupun perusahaan belum bisa diterapkan sebelum ada regulasi Perda dan Pergub untuk mengalang dana masyarakat.

“Perlu ada peraturan dan penegasan khususnya kepada perusahaan dalam menyalurkan CSR,  selain itu juga dibutuhkan sosialisasi terlebih dulu,” tegas Basir.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Babel Subandri Husin didampingi anggota Komisi, Bong Mingming, mengatakan Komisi IV dalam hal ini mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan para guru SMA pasca diambil alih oleh provinsi.

“Pada prinsipnya memang mengalami kekurangan, baik sarana dan prasarana kemudian juga dana-dana BOS. Dan juga tunjangan segala macam,” katanya.

Namun, Komisi IV DPRD Babel akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi keluhan para guru tersebut, terutama APBD Babel dari Rp 2,6 T untuk dunia pendidikan sudah cukup besar 28 persen dialokasikan untuk dunia pendidikan.

“Ini saya kira bisa dimaklumi oleh kawan-kawan dan kepala sekolah. Untuk menutupi kekurangan itu memang butuh adanya sumbangan tapi tidak mengikat agar tidak mengorbankan siswa,” ujarnya.

Selaku wakil rakyat dalam memperjuangkan para guru sendiri tidak akan berdampak pada beban masyarakat khususnya wali murid.

“Dengan kekurangan yang ada, kita harapkan jangan sampai anak menjadi korbannya. Dan kita juga tetap akan berjuang terhadap kesejahteraan para guru termasuk tunjangan agar lebih baik dari sebelumnya saat mereka asih diberada di kabupaten ataupun kota,” jelasnya. (tob)