DPRD Basel Terima KUA-PPAS Tahun 2016

by -

TOBOALI – Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Selatan (Basel) akhirnya menerima MoU atau nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016 yang sebelumnya sempat ditolak oleh Komisi III untuk membahasnya lebih lanjut, lantaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak menyampaikan hasil revisi KUA-PPS tersebut secara resmi ke Komisi III DPRD.
Selain itu, karena dikuatirkan adanya anggaran diluar RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
“Sebenarnya tidak ada upaya Komisi III untuk mempersulit pembahasan KUA-PPAS. Hanya saja yang kami takutkan ada anggaran yang di luar rencana kerja pembangunan daerah, sehingga pembahasan waktu lalu kami tolak,” itu kata Ketua Komisi III DPRD Basel, Samson Asrimono kepada wartawan, Senin (23/11) siang kemarin, seraya mengatakan bahwa pada awalnya memang ditemukan adanya mata anggaran yang di luar RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
Namun setelah terjadi kesepakatan akhirnya anggaran yang di luar RKPD dihapuskan oleh TAPD.
“Dalam KUA-PPAS itu hanya boleh menambah dan mengurangi jumlah anggaran dan tidak boleh menambah kegiatan. Sudah jelas dalam aturan tidak boleh menambah dan mengurangi kegiatan dan yang boleh itu hanya menambah atau mengurangi anggaran dan yang punya hak untuk melakukan itu TAPD dan Banggar (Badan Anggaran),” jelasnya.
Samson menambahkan, sebelum disetujui MoU KUA-PPAS tahun 2016 tersebut Komisi III sudah memerintahkan TAPD untuk merubah atau merevisi kembali KUA-PPAS yang disampaikan pada rapat paripurna beberapa waktu lalu.
“KUA-PPS tahun 2016 sudah pernah disampaikan pada rapat paripurna. Namun setelah akan ada MoU KUA-PPAS ada revisi yang tidak melibatkan Komisi III. Oleh karena itu, kami menolak untuk membahasnya,” ujarnya, seraya mengharapkan kepada semua pihak baik eksekutif maupun legislatif dapat saling bekerjasama sehingga dalam penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Selain itu, setiap pembahasan mengenai kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, kami berharap kedepannya ada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga dalam penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (tom)