DPRD Belitung Rekomendasikan Cabut Izin, Ini Respon Agen Gas PT BP

by -
DPRD Belitung Rekomendasikan Cabut Izin, Ini Respon Agen Gas PT BP
Gudang agen LPG PT Belitung Petrosindo di kawasan Perawas, Tanjungpandan.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Perizinan usaha agen gas PT Belitung Petrosindo (BP) terancam dicabut. Pasalnya, perusahaan itu diduga telah melakukan penimbunan hingga menimbulkan kelangkaan dan naiknya harga LPG 3 Kg di Belitung.

Rekomendasi pencabutan izin berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Banmus DPRD Kabupaten Belitung bersama perwakilan PT Pertamina, pihak agen LPG, KSOP Tanjungpandan dan Pemerintah Daerah, Senin (22/2).

“Sesuai hasil rapat dengan Komisi I dan pimpinan, kami sepakat untuk merekomendasikan agar izin agen gas PT Belitung Petrosindo untuk dicabut,” kata Ketua Komisi II DPRD Belitung Taufik Rizani usai mengikuti RDP kepada Belitong Ekspres.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyesalkan ketidakhadiran dari pihak PT Belitung Petrosindo dalam RDP, padahal DPRD sudah mengirimkan surat secara resmi. “Kami sangat kecewa dengan PT Belitung Petrosindo. Sebab, kita sudah kirimkan surat undangan resmi ke mereka dan ini sangat penting,” tegasnya.

Dikatakan Taufik, perwakilan dari perusahaan itu juga kerap mangkir dari panggilan DPRD Belitung terkait persoalan kelangkaan LPG. “Ini menjadi keputusan mereka, kami panggil mereka tidak hadir padahal kami ingin mengkonfirmasi mengapa gas subsidi tersebut ditimbun di gudang yang bukan semestinya,” sebutnya.

Dia pun kembali menegaskan, DPRD Belitung akan terus mengawal permasalahan ini sampai menghasilkan keputusan yang sesuai untuk kepentingan rakyat. “Rekomendasi DPRD Belitung ini jangan dibilang tidak laku karena rekomendasi ini bisa kami bawa ke Pertamina dan Kementerian,” tukasnya.

“Oleh sebab itu kita minta pihak PT Pertamina serta Pemerintah Daerah untuk tegas mencabut izin usaha PT Belitung Petrosindo karena dinilai telah menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan gas,” pungkas Taufik.

Sementara itu Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belitung Hendra Pramono mengungkapkan rekomendasian pencabutan izin gas PT Belitung Petrosindo atas dasar hasil rapat bersama di ruangan Banmus.

Kata dia, PT Belitung Petrosindo dinilai banyak memiliki masalah, seperti proses penyaluran dan pendistribusiannya. Selain itu, saat sidak yang dilakukan pihak Pertamina beberapa waktu lalu didapati LPG 3 Kg disimpan di gudang yang bukan mestinya.

Menurut Hendra, hal itu dapat diindikasikan sebagai penimbunan. Karena masyarakat tidak bisa mendapatkan gas yang seharusnya didapat mereka, sehingga menimbulkan atau menyebabkan harga menjadi tinggi.

“Kita juga minta pihak Pertamina untuk mengambil sikap tegas meski kewenangan gas ini ada di Provinsi. Dan, kita tidak akan tinggal diam melihat kesusahan masyarakat, makanya akan kawal terus masalah ini sampai tuntas,” pungkasnya.

Sementara itu, Manager Operasional PT Belitung Petrosindo Tria Yunardi masih enggan berkomentar banyak mengenai rekomendasi pencabutan izin dari DPRD. Sebab, dia masih berkoordinasi dengan bosnya, mengenai masalah yang sudah viral di media.

“Kita masih menunggu konfirmasi bos. kemarin tidak bisa datang lantaran ada orang kantor kami yang meninggal dunia,” kata Tria Yunardi saat dikonfirmasi Belitong Ekspres, Selasa (23/2) kemarin. (rez/kin)