DPRD Cium Pemborosan Anggaran

by -2 views

Realisasi Anggaran SKPD juga Dianggap Terlalu Kecil

PANGKALPINANG – Pemborosan anggaran di kegiatan pemerintahan tampaknya masih saja terjadi. Seperti yang dicium DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam rekomendasi pandangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2014 yang disampaikan dalam sidang paripurna, Senin (20/4) kemarin.
Wakil Ketua DPRD Amri Cahyadi tak menampik pemborosan anggaran masih terjadi di beberapa kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.
“Indikasi pemborosan anggaran masih ada. Namun tidak semua SKPD, ada beberapa diantarannya dan ini sudah kita cantumkan seluruhnya di rekomendasi hasil kerja komisi. Nanti pak Gubernur bisa menelaah staf-stafnya untuk kondisi seperti itu. Ada beberapa SKPD yang kita kategorikan tidak bisa melaksanakan asas efisiensi dan optimal,” katanya ketika dijumpai wartawan.
Selain itu, kata Amri, dewan juga menyoroti masalah realisasi anggaran yang terlalu kecil di setiap SKPD sehingga menghasilkan sisa lebih anggaran yang terlalu besar. “Ini rekomendasi mulai dari pembahasan di internal komisi dengan mengundang SKPD, komisi juga menelaah dan menganalisa hingga turun ke lapangan dilanjuti dengan rekomendasi. Intinya secara kualitas kegiatan 2014 perlu perbaikan ke depan, banyak rekomendasi per SKPD. Poin kita dalam konteks perencanaan, karena mayoritas realisasi anggaran SKPD terlalu kecil sehingga menghasilkan terlalu banyak silpa. Karena APBD kita harap menjadi penggerak ekonomi masyarakat Babel. Sayang kalau duitnya ada tapi tidak digunakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan, tak efektifnya reshuffle kabinet pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Babel dalam waktu relatif singkat yang dilakukan oleh kepala daerah. Sebab, ia menilai hal itu tidak membantu meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Diberhentikannya pejabat di tengah jalan ini yang kita sayangkan. Ada baiknya gubernur sebagai kepala daerah untuk melakukan fit and proper tes bagi kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu, terencana dengan matang bahwa ada prioritas sekian tahun misalnnya untuk menduduki jabatan, keculai berhalang,” tukasnya. Seraya berharap, dari rekomendasi yang disampaikan ini dapat perhatikan dengan baik oleh SKPD.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang menjelaskan ada teknis berbeda dalam penyampaian LKPj dibanding biasanya. Bila biasanya, LKPj disampaikan melalui fraksi-fraksi karena berdasarkan kesepakatan dalam Badan Musyawarah (Banmus) penyampaian cukup disampaikan unsur pimpinan DPRD saja.
“Kita berusaha untuk mengikuti aturan yang ada berdasarkan Banmus cukup disampaikan pimpinan. Sedangkan pimpinan fraksi dan komisi untuk menginventaris masalah-masalah yang akan disampaikan, pada saat pembahasan dieksekutif dan temuan-temuan di lapangan,” ujar Didit.(iam)