DPRD Coba ‘Clear-kan” Soal Lahan Bantan

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Menyusul Tarik Menarik Warga dan PT Palmindo

TANJUNGPANDAN-Komisi II DPRD Belitung kembali memanggail pihak PT Palmindo Biliton Berjaya terkait status lahan 144 hektar yang belum mendapat persetujuan dari masyarakat. Meski baru sebatas pengajuan permohonan izin kepada pihak pemerintah daerah Belitung, namun, pihak perusahaan hingga kini sudah mulai membuka lahan di tempat tersebut. Padahal, penerbitan izin oleh pemerintah daerah baru sebatas izin untuk memperoleh lahan, bukan memiliki lahan.
Ketua Komisi II DPRD Belitung Johanes Hanibal Palit meminta, kepada pihak perusahaan agar memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Bantan Kecamatan Membalong. Sebab Jika tidak, pengajuan lahan tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik.
“Tolong bapak-bapak perhatikan itu. Mari kita saling menghargai,” ungkap Johan sapaan akrab Ketua Komisi II DPRD itu kepada perwakilan PT Palmindo Biliton Berjaya yang kabarnya sudah dibeli PT Foresta milik Sinar Mas, Kamis (18/6) sore kemarin, di ruang rapat Banmus DPRD Belitung.
Dalam pertemuan kali ini, hadir Kepala Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Belitung Suksesyadi, Camat Membalong Syamsudin, perwakilan Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Belitung Yulianta, Kepala Desa Bantan, Perwakilan dari PT Falmindo Sugeng dan sejumlah masyarakat lainnya yang ikut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut.
Kepala Tapem Suksesyadi mengakui, pihaknya hanya mengeluarkan izin lokasi seluas 256 hektar. Mengenai izin lahan 144 hektar, ia tidak mengetahui sama sekali. Pasalnya, saat pengajuan izin lahan seluas 144 hektar tersebut, dirinya kala itu masih belum menjabat sebagai posisi Tapem di Pemkab Belitung. “Kalau izin lahan 144 itu saya tidak tahu, karena Saya belum masuk ke Tapem.  Namun yang saya pahami hanya 256 hektar yang izinnya pun bukan izin untuk memliki lahan,” terang Sukses.
Hanya saja, ungkap Sukses, terkadang pemahaman sebagian besar masyarakat atau perusahaan ketika izin dari pemerintah daerah telah terbit, seakan-akan seluruh proses yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan sudah bisa beres. Padahal, tidaklah demikian.
“Bahkan yang lebih parah lagi, catatan dari hasil rapat kami bersama, kemudian dijadikan dasar seakan-akan saya yang tertuduh menandatangani soal perizinan itu. Jadi, sekali lagi. Itu hanya catatan dan hasil rekap dari notulen,” jelasnya.
Perwakilan PT Palmindo, Sugeng, menampik. Dirinya menyebutkan, izin lahan seluas 144 hektar tersebut merupakan izin yang sudah lama diajukan oleh pihaknya ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk alokasi plasma dan pembangunan koperasi. “Itu memang izin yang sudah lama,” singkatnya.
Sementara, Kepala Desa Bantan mengatakan, kabar mengenai kejelasan koperasi dan pemberian plasma kepada masyarakat oleh PT Palmindo hingga saat ini belum ada titik terangnya.
“Lahan 144 tidak ada plasma sampai sekarang karena masih dalan status quo. Dan kononnya,
lahan yang 100 hektar untuk koperasi, juga denikian,” beber Kades Bantan.
Salah satu perwakilan masyarakat desa Bantan yang kontra dengan PT Falmindo menyebutkan, pada tanggal 23 Mei 2013 memang sudah terjadi Konflik dengan masyarakat. Dan saat itu, kami pernah mengadakan pertemuan. Lantas, hasil kesepakatan yakni, masyarakat diperkenankan untuk membuka lahan dan dibolehkan berkebun di lokasi tersebut.
“Setelah itu, kami adakan lagi pertemuan di Kantor Desa Bantan. Jadi, kami yang tidak setuju dengan Palmindo justru mendapat pembagian lahan 100 hektar,” bebernya.
Anggota DPRD Belitung dua periode asal Komisi II Basri Ibrahim, menyarankan agar sebaiknya persoalan sengketa lahan yang sedang dibahas saat ini, Kamis (18/6) kemarin, perlu menghadirkan kepala daerah dalam hal ini Bupati Belitung.
“Mestinya Bupati hadir, tampil dalam menyelesaikan persoalan ini (sengketa lahan,red) untuk mengambil keputusan. Sebab, kalau hanya seperti ini ruang lingkupnya ini terlalu sangat kecil. Apalagi hanya ada Komisi II. Unsur pimpinan DPRD dan kawan-kawan di Komisi lainnya juga belum sempat hadir,” kata Basri.
Karena itu, Basri menyarankan, agar seyogyanya dibuatkan jadwal pertemuan lanjutan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah tertinggi. Sehingga, seluruh persoalan tersebut segera terselesaikan dengan tuntas.
“Nanti kita akan buat jadwal untuk pertemuan lanjutan dengan Bupati. Sebab, saat ini belum ada keputusan final yang mengikat untuk dijadikan acuan mendasar oleh kedua belah pihak (masyarakat VS perusahaan,red) ,” saran Basri. (mg2)

author

Author: