DPRD Dukung Desa jadi Kelurahan

by -

*Ada Tiga Desa di Beltim  Sudah Layak dan Memenuhi Syarat
MANGGAR – Komisi I DPRD Beltim yang membidangi pemerintah desa mendukung sepenuhnya atas inisiatif masyarakat desa untuk menjadi kelurahan. Anggota Komisi DPRD Beltim Koko Haryanto mengatakan, rencana perubahan status desa menjadi kelurahan harus dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa yang bersangkutan.
Itu juga apabilla telah sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 43 Tahun 2014. Dalam PP menurut Politisi PBB ini, telah disebutkan bahwa jumlah penduduk minimal 5.000 jiwa dan telah tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan.
“Selain itu, potensi ekonomi dan kondisi sosial budaya masyarakatnya telah mengalami perubahan, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa. Makanya harus ada kelurahan,” ungkapnya kepada harian ini, Minggu (7/2) kemarin.

Kata dia, jika melihat syarat-syarat tersebut ada tiga desa di Kabupaten Beltim yang telah memenuhi syarat sebagai kelurahan, yakni Desa Padang, Desa Baru dan Desa Kurnia Jaya.
“Nah, jika hal ini benar-benar akan direalisasikan, maka yang harus dilakukan desa adalah membentuk forum musyawarah desa untuk diambil kesepakatan, yang dituangkan di dalam bentuk keputusan desa,” jelas Koko saat berbincang dengan harian ini.

Koko menambahkan, berdasarkan amanah dalam UU dan PP sangat jelas usulan desa menjadi kelurahan harus dari bawah terlebih dahulu, baru kemudian diusulkan ke Bupati. Kemudian Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi. Apabila Bupati menyetujui maka, Bupati akan menyampaikan rancangan Perda mengenai perubahan staatus desa tersebut.

“Di sinilah kami selaku DPRD akan menyetujui sesuai dengan hasil pembahasan kami di DPRD, tentu kami tidak akan menghalang-halangi bila ini telah disepakati dari bawah,” papar Koko.

Namun demikian, mantan kepala desa Burung mandi kecamatan Damar ini, mengingatkan status perangkat desa yang ada sekarang otomatis akan berubah. Setiap kelurahan pengisian jabatan lurah dan perangkatnya berasal tetap dari PNS daerah.
“Karena itu, sesuai dengan PP maka kepala desa dan perangkat desa bagi desa yang telah diubah statusnya akan diberhentikan dengan hormat dan diberi penghargaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Beltim Basuri T Purnama yang ditemui harian ini beberapa waktu lalu juga mengatakan, menyambut baik  jika suatu desa di Beltim menginginkan menjadi sebuah Kelurahan.
“Yah jika memang desa sudah layak, dan masyarakatnya menginginkan hal tersebut silahkan saja, toh nantinya saya juga yang akan memilih/menunjuk Lurah. Asal warga masyarakatnya mau dan siap menjadikan desanya berubah status ke Kelurahan,” singkat Basuri. (feb)