DPRD Minta BPN Belitung Selesaikan Sengketa Lahan Fasum di Air Ketekok 

by -
DPRD Minta BPN Belitung Selesaikan Sengketa Lahan Fasum di Air Ketekok 
Suasana RDP di DPRD Belitung, Selasa (30/3) kemarin.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung meminta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan sengketa lahan fasum antara warga Desa Air Ketekok dengan salah satu pengembang perumahan. Sehingga persoalan tersebut tidak berbuntut panjang.

“Karena persoalan ini sudah lama dan kedua belah pihak adalah rakyat kita yang masing-masing harus kita berikan ketenangan itu dulu poinnya,” kata Ketua Komisi I DPRD Belitung, Syamsir usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Belitong Ekspres Selasa (30/3) kemarin.

Ia menjelaskan, dengan dibawanya persoalan tersebut kepada BPN Belitung, maka akan menemukan titik terang terkait sengketa kepemilikan lahan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

“Jadi nanti di sana (BPN,red) terkait penguatan-penguatan surat dan dokumen yang berhak menentukan. Mana lahan fasum mana bukan adalah BPN karena itu produk hukum BPN jadi muaranya nanti sana,” ujarnya.

Kesimpulan dari RDP tersebut jelas Syamsir, DPRD Kabupaten Belitung akan mengirimkan surat rekomendasi kepada pihak BPN untuk memediasikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Dari informasi yang didapat tambahan Syamsir, pihak BPN tidak bisa hadir dalam RDP ini lantaran sejumlah petugas terpapar Covid-19. “Kita sudah panggil dan kirimkan surat agar meraka (BPN,red) dapat hadir mengikuti RDP ini namun info terakhir yang kita dapat ada yang terpapar Covid-19 di sana,” jelasnya.

Politisi PPP tersebut berharap, masing-masing kedua belah pihak dapat menyelasaikan persoalan secara profesional dan sesuai ketentuan. Dengan demikian tidak terjadi gesekan apalagi menimbulkan perbuatan melawan hukum.

“Karena kami di lapangan tidak ingin ada masyarakat kami yang tersakiti. Kami tidak mau mendengar terjadi itu kami berharap masyarakat bisa hidup tenang dan pihak pengembang juga bisa bekerja dengan tenang,” pungkasnya.

Senada halnya disampaikan Anggota Komisi I DPRD Belitung, Mirza Dallyodi. Dia mengatakan, dengan dibawa persoalan tersebut ke BPN maka nantinya kedua belah pihak akan mendapatkan kejelasan.

“Sehingga apapun yang disampaikan BPN kedua belah pihak punya hak sebagai warga negara. Yakni, untuk menuntut BPN sebagai wakil pemerintahan dalam bidang pertanahan setelah hasil BPN keluar baru kita bisa bergerak, warga sesuai haknya dan pihak pengembang juga sama,” ujar Mirza. (rez)