DPRD Minta Pemda Belitung Hentikan Seluruh Pengadaan Fisik Barang dan Jasa

by -
DPRD Minta Pemda Belitung Hentikan Seluruh Pengadaan Fisik Barang dan Jasa
Foto bersama Ketua dan Anggota DPRD Belitung.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung sepakat meminta Pemerintah Daerah untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan proyek pengadaan fisik barang dan jasa APBD di tahun 2020.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansori berdasarkan keputusan Presiden tentang masalah kedaruratan kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemudian peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020, PP pengganti UU tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Surat Kementerian Keuangan RI mengenai penghentian kegiatan barang dan jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun 2020.

Terkait merebaknya virus Covid-19 di Kabupaten Belitung, Ansori mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindaklanjuti keputusan presiden dan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut.

“Dampak dari virus Corona ini mulai meresahkan masyarakat di daerah. Untuk itu kami minta agar Pemerintah Daerah mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat serta melakukan antisipasi dampak sosial akibat wabah virus berbahaya tersebut,” tegas Ansori.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Belitung Budi Prastiyo menambahkan, seluruh penyelenggaraan pemerintahan sudah diamatkan dalam PP No 21 tahun 2020 pasal 4 ayat ke 3 yang pada intinya memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Antara lain pelayanan kesehatan, pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainya. “Untuk bagaimana program pelaksanaannya dan kapan waktunya harus segera eksekusi. Jadi kami minta secepatnya untuk dapat dilaksanakan,” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belitung Hendra Pramono. Ia juga menghimbau dan meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan barang dan jasa di setiap OPD-OPD di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

“Terkait malasah virus Corona ini, memang stok pangan kita cukup untuk beberapa bulan mendatang. Tetapi daya beli masyarakat sangat lemah. Oleh sebab itu, kami di DPRD menghimbau pemerintah untuk dapat mengalokasikan dana untuk dapat membantu masyarakat secara langsung. Baik itu berupa uang tunai dan sembako,” pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Belitung Suherman mengatakan, untuk program yang direncanakan di APBD Tahun 2020 terutama pembangunan infrastruktur untuk ditiadakan. Mengingat kasus Corona ini sangat meresahkan masyarakat dan juga kebutuhan dasar masyarakat lebih penting untuk segera terpenuhi.

“Kalau pembangunan jalan, dranise tidak terbangun, tidak akan menimbulkan konflik sosial.Tetapi kalau tidak makan dan sulitnya perekonomian akan menimbulkan konflik sosial. Jadi, segala proyek yang direncanakan di APBD 2020 untuk ditunda dan dihentikan sementara. Dana tersebut dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama sembako,” katanya pria yang akrab disapa Awat.

Sama halnya disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Belitung, Syukri Gumay. Ia juga meminta agar seluruh proyek yang menggunakan dana DAK baik jenis bidang, sub bidang dan fisik untuk ditunda seluruhnya dan mengutamakan sektor kesehatan.

“Artinya, dana-dana yang selama ini dianggarkan untuk pembangunan atau proyek-proyek, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang komisi III ini, supaya dialihkan dulu untuk menjaga dan mengantisipasi. Ini jika terjadi kekurangan anggaran terkait masalah penanganan virus Covid-19 di daerah kita,” kata Gumay dan diiyakan oleh Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung, Sudiyanto. (rez)

Editor: Yudiansyah