DPRD Perjelas ke Menteri ESDM

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Soal Pertambangan dan Sumbangan Pihak Ketiga

TANJUNGPANDAN-Pimpinan Ketua bersama seluruh personil Komisi II DPRD Belitung mengadakan kunjungan kerja ke Kementerian ESDM RI Selasa (27/1) kemarin. Kunjungan itu terkait perizinan pertambangan (IUP) menyusul terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain, pimpinan dan Komisi DPRD Belitung, perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi Belitung juga ikut mendampingi.

Sekretaris Komisi II DPRD Belitung Johanes Hanibal Palit mengatakan, tujuan kunjungan kerja ke Jakarta melakukan konsultasi dan mempertanyakan beberapa hal.  “Di antaranya, masalah prinsip perizinan, masalah royalti, dan masalah sumbangan dari pihak ketiga. Selain itu, termasuk masalah hibah yang dikeluarkan dan ditetapkan di Kabupaten Belitung oleh pihak Kementerian ESDM,” jelasnya.
Oleh karenanya, Kata Johan, beberapa bulan ini, pemerintah Kabupaten Belitung tidak lagi dibenarkan mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, implementasinya harus melalui hibah. “Dan hibah kan, kita tau sendiri. Artinya, Kalo orang mau ngasih diterima. Kalo ngak ngasih ya tidak ada ikatan,” kata Johan.

Baca Juga:  Perayaan Hari Raya Nyepi di Dusun Balitung, Upacara Tawur Agung Kesanga Usir Roh Jahat

Dikatakannya lagi, dengan adanya pelimpahan kewenangan perizinan pertambangan menjadi kewenangan pihak Pemerintah Provinsi dan masalah sumbangan pihak ketiga yang tidak bisa ditarik lagi, lantas dialihkan menjadi hibah dalam peningkatan PAD.
“Tujuannya kami ke Kementerian ESDM, agar hasil sumber daya alam kita di Kabupaten Belitung ini, bisa mendongkrak peningkatan PAD. Dan salah satunya melalui sumbangan pihak ketiga ini,” paparnya.

Dia berharapa, mudah-mudahan ada flashback (kilas balik, red) untuk Kabupaten Belitung secara keseluruhan dan Pemerintah Daerah. Kita bersama-sama dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Belitung.

Baca Juga:  Cegah Karhutla di Musim Kemarau, Ini yang Dilakukan Polsek Badau

Sementara itu, Anggota Komisi II Marwan Putra Fajar mengatakan, dana sumbangan pihak ketiga sempat hilang, setelah terbitnya undang-undang itu. “Tujuan kita dalam kunjungan ini ke Menteri ESDM ingin tahu. Makanya, kami Komisi II mau menghadap langsung. Dan menanyakan bisa atau tidak diambil lagi. Namun, diganti dengan nama lain,” katanya.
Marwan sempat mengatakan kepada wartawan, persoalan sumbangan pihak ketiga jangan dulu dikomentari lebih banyak. Baiknya menunggu kepulangan saja. “Intinya, Komisi II DPRD Belitung berangkat dengan pihak pertambangan ingin berkonsultasi masalah pertambangan ke ESDM. Dalam rangka peningkatan PAD. Dan masalah sumbangan pihak ketiga kita bahas nanti,” tukasnya. (mg2)

Rate this article!
Tags:
author

Author: