DPRD Perketat Kunjungan Tamu

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Wajib Isi Buku Tamu dan Tinggal Kartu Identitas
*Ketua AWI Kecewa Perlakuan Sama Terhadap Pers
MANGGAR – Bagi seluruh warga masyarakat kini tidak sebebas seperti sebelumnya ketika hendak berkunjung dan menemui anggota DPRD Beltim.  Terhitung mulai tanggal 10 Februari, mulai diterapkan aturan setiap tamu yang datang ke kantor DPRD Beltim harus mengisi daftar buku tamu. Buku tamu tersebut disediakan di penjagaan Satpol PP.

Setiap tamu wajib menuliskan kepentingan dan menukarkan identitas diri atau kartu Pers dengan tanda pengenal tamu. Tanpa kecuali, saat wartawan harian ini bermaksud mengkonfirmasi pemberitaan ke salah seorang anggota DPRD Beltim, Selasa (10/2) siang kemarin.

Anggota jaga piket langsung memanggil wartawan saat akan menaiki anak tangga menuju lantai atas, ruang Fraksi, Komisi dan ruang rapat anggota DPRD Beltim.

“Maaf bang, harus mengisi buku tamu dulu. Kami diinstruksikan seperti ini sekarang. Nanti tinggalkan kartu identitas atau kartu Pers dan ditukar dengan kartu tamu, setelah selesai kembalikan di sini,” ujar salah seorang anggota piket dengan wajah ramah.

Disinggung soal alasan pemberlakuan aturan tersebut, anggota piket enggan berkomentar banyak. Dirinya hanya mempersilahkan wartawan menemui sekretaris DPRD Beltim.

Menanggapi aturan baru bagi tamu yang datang ke DPRD Beltim, wartawan harian Radar Bangka Muklis mengatakan, tidak ada yang salah dengan aturan. Hanya saja, jika aturan juga mengikat wartawan yang hendak meliput atau menemui anggota dewan tentu tidak tepat. Bahkan menurutnya aturan tersebut tidak pro kebebasan Pers.

Baca Juga:  Kasbiransyah Ajak Rapatkan Barisan Untuk Menangkan PBB

“Kita kan hampir setiap hari meliput kesini (DPRD, red). Masa’ wartawan masih dianggap tamu,”ujar Muklis.

Menurutnya, ruang gerak pers tidak sewajarnya diatur secara berlebihan. “Kalau ada acara atau kegiatan khusus di DPRD, tentu tidak jadi persoalan jika ada aturan tersebut. Misalnya saat sidang paripurna istimewa atau ada kedatangan pejabat Negara selevel menteri,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Beltim, Tom Haryono Harun saat dihubungi mengatakan, bahwa aturan tersebut bukanlah aturan baru, namun aturan lama yang baru diterapkan sekarang.

“Bukan, ini bukan merupakan aturan yang baru namun merupakan aturan yang lama, dan baru diterapkan saat ini,” ucap Tom melalui selulernya.

Saat ditanya alasan mendasar diterapkannya aturan ini, Tom berdalih aturan tersebut sudah menjadi kesepakatan internal bersama semua anggota dewan.

“Tamu wajib lapor termasuk wartawan dengan mengisi buku tamu, dan meninggalka kartu identitas atau kartu Pers untuk bertemu anggota DPRD. Aturan ini akan berlaku hingga ke depannya,” jelasnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, anggota DPRD mulai merasa risih atas kehadiran tamu/masyarakat yang bebas datang dan keluar masuk ruangan anggota DPRD.

“Misalnya ada tamu yang sudah kenal dengan salah satu anggota dewan, mereka langsung masuk keruangan fraksi. Nah hal ini lah yang membuat peraturan tersebut diterapkan, padahal mereka (anggota dewan-red) kadang kala sedang melaksanakan rapat internal fraksi,” jelas Tom.
Terpisah, ketua Asosiasi Wartawan Indonesia (AWI) Bangka Belitung Jony Arsyah mengaku kecewa dengan aturan yang mengharuskan wartawan meninggalkan kartu Pers di pos penjagaan ketika hendak melakukan peliputan di DPRD Beltim.

Baca Juga:  Ledakan Kompor Minyak Hanguskan Rumah Bastiar

Menurut Jony, aturan yang dibuat DPRD Beltim tersebut  dianggap tidak pro terhadap kebebasan pers dalam melakukan peliputan. Bahkan  itu sudah jelas bertentangan dengan UUD Pers No 40 Tahun 1999.

“Saya sangat kecewa aturan tersebut. Karena kartu Pers itu sudah menjadi satu kesatuan dan senjata ketika wartawan meliput. Ibaratnya polisi dan tentara kalau senjata pistolnya ditinggal, gimana mau bekerja atau berperang,” ungkap Jony saat diminta tanggapan mengenai aturan yang dibuat DRPD Beltim, Selasa tadi malam.

Joni juga mempertanyakan, dasar hukum DPRD Beltim membuat aturan harus meninggal kartu pers saat ingin meliput dan bertemu anggota DPRD. Aturan tersebut pastinya tidak melanggar UUD atau aturan lainnya.

“Saya tidak mengintervensi masyarakat profesi selain pers. Karena Pers ini jelas aturannya UUD 40 tahun 1999, barang siapa yang menghalang halangi tugas wartawan dapat dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Ia memastikan, Jika DPRD Beltim tidak mencabut perlakukan tersebut terhadap wartawan, pihaknya akan melapor ke Dewan Pers dan komisi terkait di DPR RI.

“Selain itu, saya juga akan menyerukan anggota AWI dan kawan-kawan wartawan lainnya untuk memboikot pemberitaan di DPRD Beltim,” tandasnya. (feb/yud)

Rate this article!
Tags:
author

Author: