DPRD Pertanyakan Mutasi Jabatan

by -

*Jabatan Strategis Masih Plt, Dibutuhkan Penyesuaian dari Nol

TANJUNGPANDAN-Keputusan Bupati Belitung yang memutasi sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung . Sebab, masih ada sejumlah kepala SKPD (satuan kerja perangkat dinas) yang dinilai sangat strategis masih dijabat pelakasana tugas (plt). Padahal, semestinya jabatan-jabatan itu sekalian disiapkan agar tidak terjadi kekosongan.
Demikian pengkritisan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Isyak Meirobie dalam menyikapi posisi jabatan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan kepala Bappeda.  “Perlu dijelaskan kepada publik. Kami DPRD Belitung menanyakan hal itu. Supaya kami bisa memberikan pandangan kepada pejabat yang bersangkutan. Khususnya yang mengalami rotasi atau mutasi,”  kata Isyak yang juga anggota Fraksi Nasdem tersebut.
Isyak menilai, mutasi pejabat di pembak adalah hak Kepala Daerah. Namun, dia menilai, pelaksanaan mutasi bagi sejumlah pejabat kali ini sangat tidak terencana dengan baik. Buktinya, masih ada jabatan DPKAD yang kosong. Selain, jabatan Plt yang tidak didefinitifkan. “Kalau tidak didefinitifkan, kenapa tidak diganti saja pada pejabat baru yang memenuhi syarat?,” ungkapnya.
Karena itu, sebagai salah satu unsur pimpinan dewan Belitung, dia mempertanyakan hal tersebut. Apakah yang dilakukan kepala daerah karena faktor suka tidak suka atau karena bisikan orang tertentu dan atau juga karena kepentingan tertentu.
Lebih jauh, Ketua DPD Partai Nasdem Belitung itu menjelaskan, mutasi sebagai hak prerogratif Bupati ini tentu harus melalui aturan perundang-undangan dan pertimbangan-pertimbangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) atau Baperjakat dan sebagainya.
“Pimpinan daerah bukan hanya bicara soal hak prerogratifnya saja. Namun, harus tetap mengedepankan hak dan kompetensi fit and proper  test (uji kepatutan dan kelayakan,Red).  Apakah memang benar-benar pejabat yang ditempatkan itu, layak duduk diposisi tersebut atau tidak?”  tanya Isyak yang belakangan akrab disapa Cak Robie itu.
Cak Robie mempertanyakan,  apakah kepala daerah sudah melakukan mekanisme fit and proper test itu. Sebab, seperti diketahui pembangunan di Belitung ini melambat. “Sehingga, kita perlu manajemen yang lebih profesional, tepat guna dan orangnya harus on the right men and the right job (tepat di posisi yang tepat,red),” paparnya.
Untuk menemukan orang diposisi yang tepat itu, Cak Robie menilai bukan atas dasar suka sama suka. Atau bukan berdasarkan laporan anak buah atau berdasarkan feeling.  “Namun,harus ilmiah dan lebih objektif. Sehingga tidak menimbulkan rasa sakit hati. Sekalipun, PNS sudah disumpah untuk ditempatkan dimanapun juga. Namun, secara psikologi akan menggangu pekerjaan selaku pejabat yang bersangkutan,” ucapnya.
Ketika ditempatkan diposisi yang tidak sesuai dengan kompetensi dia misalnya. Artinya, jangan sampai memaksakan yang bersangkutan harus memahami pekerjaan bidang barunya mulai dari nol lagi.  “Ini kan, memakan waktu. Sementara di Belitung ini, kita tahu terjadi kelambatan  ekonomi. Masa jabatan Bupati/Wakil Bupati tinggal empat tahun lagi.Jadi, kita butuh pilot-pilot yang berpengalaman,” beber Cak Robie.(mg2)