DPRD Provinsi Sorot BPJS Kesehatan

by -

*Masih Adanya Kendala Di Lapangan Soal Pengenaan Biaya Lagi

TANJUNGPANDAN-Masih adanya maslaah pelaksanaan BPJS Kesehatan di lapangan, ternyata tak hanya dikeluhkan oleh masyarakat saja. Bahkan, sang Presiden Joko Widodo pun, mengakui hal yang sama. Presiden Jokowi mengaku menemukan banyak masalah di lapangan terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan.
Sebelumnya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Belitung Suheni Inayah menyatakan, sesuai Permenkes No 70 tahun 2014 dijelaskan, sistem pembiayaan kesehatan untuk BPJS Kesehatan tidak mengikuti tarif.  “Artinya, pemerintah sudah menetapkan dalam tarif itu ada obat, tindakan dan BHP. Jadi, semuanya sudah dalam satu paket,” terang Suheni kepada BE, Sabtu (28/2) lalu.
Fakta di lapangan, khususnya di Kabupaten Belitung sendiri, sustru, tidaklah mengikuti mekanisme aturan normatif. Buktinya, masih ada pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan harus membayar tarif pengobatan di rumah sakit. “Di aturannya sudah sangat jelas. Tidak boleh lagi membebankan biaya pengobatan terhadap pasien yang menggunakan kartu BPJS,” kata anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suswanto, kepada Belitong Ekspres, Sabtu (28/2), akhir pekan lalu.
Suswanto mengingatkan,  jika ada oknum rumah sakit  yang masih memungut biaya satu rupiah pun, agar segera di konfirmasikan langsung ke DPRD Provinsi Babel.  “Ingat, BPJS Kesehatan tidak memungut biaya satu perak pun. Tolong dicatat, kalau ada pihak rumah sakit  yang masih memungut biaya BPJS, bisa dikonfirmasikan langsung ke kami DPRD Provinsi khususnya Komisi IV,” pesannya.
Sementara itu, Politikus Partai PDIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Taufik Mardin menyatakan, kunjungan kerja DPRD Provinsi Babel ke RSUD Belitung yakni membicarakan fakta di lapangan terkait BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit. “Sebab, tarif kesehatan di BPJS sudah satu paket. Harusnya, mekanismenya tidak ada biaya lagi. Karena itu sudah ditanggung melalui dana APBN,” ujarnya.
Kalaupun ada kebijakan daerah yang tidak terakomodir dalam APBN, kata dia, itu akan diakomodir di APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.  “Di APBD Kabupaten kita telah menganggarkan ada 10.750 ribu jiwa yang terakomodir,” beber anggota Komisi IV DPRD Provinsi Babel ini.
Anggota Komisi IV DPRD Babel lainnya, Bong Ming Ming meminta kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung melalui dinas kesehatan, agar pelayanan terhadap masyarakat terus dimaksimalkan. “Kami DPRD Provinsi mengharapkan pihak rumah sakit dengan BPJS Kesehatan harus bekerjasama dengan baik. Supaya hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat bisa teratasi dengan baik,” harapnya.
Sebab, menurut  Ming, itu merupakan suatu kewajiban dan tanggungjawab bagi penyelenggara pemerintahan. Tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada rakyatnya.
“Dan kami juga mengharapkan kawan-kawan DPRD Kabupaten Belitung untuk sharing program ke DPRD Provinsi. Supaya pelayanan terhadap masyarakat bisa terselesaikan dengan baik. Baik itu pelayanan dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun pelayanan bidang-bidang lainnya,” pungkasnya. (mg2)