DPRD Tanggapi 19 Sertifikat Hilang

by -

*Firuzah Nilai Kepemilikan Pemda Sah

TANJUNGPANDAN- Ketua Komisi I DPRD Belitung Firuzah AMD angkat bicara terkait penerbitan 19 sertipikat tanah yang berada di lokasi Desa Tanjung Binga Kecamatan Sijuk oleh Bupati Belitung Sahani Saleh. Politikus Partai Golkar ini mengatakan, bahwa tanah di lokasi Desa Tanjung Binga itu, adalah benar merupakan tanah milik pemerintah daerah.
“Secara detail, mereka (pihak pemerintah daerah,red) sudah menelusuri bahwa tanah tersebut tidak memiliki dokumen,” papar Firuzah dihadapan sejumlah wartawan Rabu (18/3) pagi kemarin, diruang kerjanya.
Dengan demikian, secara sah dan pengakuan dari pihak Pemerintah Daerah adalah milik dan aset pemerintah daerah. Karena itu, muncul proses dan pengajuan sertipikat kembali. “Pemda meminta kepada Polres Belitung, setelah pengaduannya untuk meneliti apakah selama ini, ada yang menyatakan tanah itu milik masyarakat atau tidak?,” ujarnya.
Firuzah mengatakan, dalam jangka waktu yang cukup panjang menurut pengakuan Bapak Bupati Sahani Saleh. Beliau pak Bupati, tidak pernah melihat 19 dokumen tersebut. “Sehingga lewat Badan Pertanahan Nasional, beliau mengumumkan pemberitaan kehilangan. Artinya, sampai saat ini belum ada pengakuan atau sanggahan terkait 19 sertipikat tanah itu,” paparnya.
Bahkan, kata dia, dari terbitan pengumuman yang sudah ada di salah satu media lokal harian, hingga hari ini belum ada jawaban. “Mungkin, disini tidak ada yang merasa memiliki atau pun yang telah menerbitkan sertipikat itu,” ucapnya.
Menurut Firuzah, belakangan ini muncul isu bahwa tanah yang diajukan saudara Bupati merupakan tanah milik pribadinya bukan atas nama milik pemerintah daerah. “Dan saya pun tegaskan kepada beliau (Bupati Sahani Saleh,red). Apakah benar tanah itu milik Sahani Saleh sesuai dengan bentuk pengumuman yang diterbitkan di koran itu,” ungkapnya.
Lanjut Firuzah, Bupati Sahani Saleh saat ditanya langsung menjawab bahwa secara prosedur, Bupati menuangkan dalam bentuk pengajuan sertipikat adalah atas nama Sahani Saleh bukan atas nama Bupatinya.  “Namun, secara aturan atau ketentuan, itu adalah pemerintah daerah,” kata Firuzah mengutip pernyataan dan jawaban Bupati Sahani Saleh.
Komisi I DPRD Belitung, hingga saat ini belum mendapatkan informasi terkait keinginan pemerintah daerah ingin menerbitkan kembali sertipikat tersebut. “Termasuk pengajuan gugatan masyarakat di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, belum dapat informasinya,” tukasnya. (mg2)