DPRD Terus Bekerja dalam Terbitkan Perda

by -

isyak-2 - Copy

ISYAK MEIROBIE

TANJUNGPANDAN-Sejak dilantik 23 september 2014 ATAU 1 tahun 7 bulan DPRD  Belitung terus bekerja. Termasuk dalam menjalankan fungsi legislasinya. Bahkan Komisi III sudah beraudiensi dengan pelaku wisata pada awal tahun 2015  untuk merumuskan konsep atau rancangan peraturan daerah (perda) kepariwisataan.
“Karena itu tidak lama kemudian dalam rapat badan musyawarah (bamus), saya dan kawan kawan menyampaikan secara lisan dan resmi, bahwa akan ada raperda inisiatif DPRD yaitu raperda kepariwisataan,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie, kepada Belitong Ekspres, kemarin.
Menurut Isyak, pihak eksekutif bermohon agar raperda inisiatif  tidak perlu. Sebab, pemda meminta untuk digabungkan saja dengan  rancangan perda terkait pariwisata nantinya. Dengan pertimbangan itu, DPRD pun menyatakan setuju.
“Jadi kalau dibilang dprd seakan tidak berinisiatif dalam mengusulkan perda, itu tidak benar. Ingat, bahwa sebuah raperda bisa dibahas kalau ada PPP yg diusulkan oleh Badan pembentuk perda DPRD. Kemudian program pembentukan perda juga disahkan bersama. Lantas, dalam PPP disusunlah raperda mana saja yang akan kita bahas dan menjadi prioritas dalam satu tahun,’’ papar Isyak.
Setelah itu, lanjut dia,  badan musyawarah akan menentukan raperda yang dibahas dalam satu waktu apa saja dan berapa lama waktunya melalui kondisi atau pansus. Jadi, tidak akan pernah ada perda tanpa keterlibatan unsur legislatif dan eksekutif . Tidak penting dan substansial jika bicara pembedaan antara mana yang inisiatif atau bukan.
“Kita tidak sedang berkompetisi membuat perda. Kita sedang membuat perda yg sesuai kebutuhan rakyat dan daerah untuk memperlancar dan mengatur jalannya pemerintahan daerah dalam pembangunan,’’  koarnya.
Kemudian untuk menghindari evaluasi Depdagri soal perda yg bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka pansus ataupun komisi dengan perwakilan eksekutif harus lebih kuat dari sisi referensi hukum. Karena itu, setiap raperda harus disertai naskah akademik sebagai kajiannya.
Setelah itu, berkonsultasi seintensif mungkin dengan kementerian dan pihak terkait raperda yang sedang dibahas. Hal tersebut akan menghindarkan terjadinya pertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Lantas, di provinsi  setelah raperda disahkan juga akan mengevaluasi, termasuk di kementeriaan dalam negeri akan mengevaluasi sebelum dilembar daerahkan dan diberi nomor serta diberlakukan.(mg/agu)