Dugaan Pelanggaran Kode Etik, BK DPRD Beltim Serahkan Hasil Penyelidikan

by -
Dugaan Pelanggaran Kode Etik, BK DPRD Beltim Serahkan Hasil Penyelidikan
Ketua DPRD Beltim bersama BK DPRD Beltim.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Badan Kehormatan (BK) DPRD Beltim akhirnya merampungkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD Beltim. Hasilnya pun telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Beltim, Senin (7/20) di ruang kerja Ketua DPRD Beltim.

Sebelum membuat keputusan, BK DPRD Beltim yang terdiri dari Jimmy Tjong, Sudarsono Sulai dan Marwan telah melakukan serangkaian rapat pemanggilan pelapor, terlapor dan saksi. Termasuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Beltim untuk meminta saran dan pendapat hukum.

Adapun rapat pemanggilan pertama terjadi pada tanggal 11 Juni 2020 dengan agenda mendengarkan dan mendapatkan informasi dari pelapor. Kemudian keterangan pelapor menjadi dasar BK DPRD Beltim dapat melakukan penyelidikan verifikasi dan klarifikasi berdasarkan data yang diterima pada saat tersebut.

Rapat kedua berlangsung pada tanggal 29 Juni 2020 dengan agenda mendengarkan dan mendapatkan informasi dari terlapor. Sedangkan rapat ketiga pada tanggal 13 Juli 2020 untuk mendengarkan dan memproleh keterangan dari saksi yang telah disebut namanya oleh pelapor.

“Juga berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara dengan kejaksaan untuk meminta saran dan pendapat terkait laporan sebagaimana dimaksud,” ungkap Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja saat menggelar konferensi pers bersama BK DPRD Beltim.

sejumlah rapat dan koordinasi, BK DPRD Beltim memberikan hasil akhir penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi antara lain keterangan terlapor dan saksi mereka menyatakan bahwa mereka ragu suara tersebut yang ada dalam rekaman adalah suara mereka. Saksi juga menyatakan tidak mengalami kerugian finansial dan tidak merasa menjadi korban pemerasan seperri yang dilaporkan pelapor.

“Setelah melakukan rapat internal, BK DPRD Beltim meminta saran dan pendapat dari Kejaksaan maka BK DPRD Beltim menyatakan tidak bisa melanjutkan laporan atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD dikarenakan alat bukti yang kurang menyakinkan,” ujarnya.

Fezzi, BK DPRD Beltim telah menjalankan tugas dan fungsi karena memang tidak menginginkan adanya ketidakpastian hukum atas laporan meskipun BK tidak dalam kapasitas membuktikan. “Ini sudah diserahkan ke pimpinan karena aturannya seperti itu dan karena tidak bisa ditindaklanjuti ya tidak bisa dibawa kemana-mana,” jelasnya.

BK DPRD merupakan bagian alat kelengkapan DPRD yang menjalankan tugas fungsi dalam pasal 69 Peraturan DPRD Beltim nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Beltim.

BK mempunyai tugas memantau disiplin dan kepatuhan anggota DPRD, sumpah janji dan kode etik; meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah janji kode etik; melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan atau masyarakat; serta melaporkan keputusan BK atas penyelidikan, klarifikasi dan verifikasi sebagaimana yang dimaksud di huruf c.

“Nah BK sudah melaksanakan kerjanya pada huruf c yaitu melakukan penyelidikan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan atau masyarakat. Itu sudah dilakukan dan hari ini adalah BJ melaporkan hasilnya,” tutup Fezzi.

Mengulas berita sebelumnya, laporan yang diterima BK DPRD Beltim berawal dari laporan yang menduga salah seorang anggota DPRD Beltim melakukan pelanggaran kode etik berupa pemerasan terhadap pejabat Pemkab Beltim. Pejabat itu diduga telah menyalahgunakan dana sisa bantuan banjir tahun 2017 lalu, yang berasal dari sumbangan masyarakat. Padahal sisa sumbangan masih tersimpan di Bagian Kesra Setda Beltim. (msi)