Dukcapil Tak Miliki Peran Pengawasan

by -

*Untuk Antisipasi Penduduk Pendatang, HanyaPenyelengara Adminduk

MANGGAR – Menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPRD Beltim, Koko Haryanto dan Ketua DPD KNPI Beltim, Wahyu Epan Yushistira terkait permintaan agar Pemerintah daerah, serius untuk melakukan antisipasi penduduk pendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Beltim angkat bicara.

Kepala Disdukcapil Beltim, Ernadi melalui Sekretaris Dinas, Zikril menerangkan bahwa Disdukcapil merupakan penyelenggara administrasi kependudukan (Adminduk) di bidang penerbitan, pengolahan data dan sistem dokumen kependudukan.

Menjalankan fungsi tersebut, Disdukcapil tidak memiliki peran sebagai pengawas atau mengedepankan penindakan. Hal tersebut, telah diatur dalam Undang-Undang tentang administrasi kependudukan tahun 2006 dan 2013.

“Disdukcapil bukan pengawas atau penindak kasus gangguan trantibmas sebagai dampak migrasi penduduk. Negara menjamin dan mengatur perpindahan penduduk nasional,” ujar Zikril melalui rilis kepada harian ini, Senin (3/8) kemarin.

Sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk, pengawasan dan pengusulan serta pendataan Adminduk dilakukan dari fungsi peran dan kedudukan Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Desa dan Camat.

“Mereka adalah sebagai kepala wilayah. Ditingkat teknis, Camat dan Kades bertanggungjawab terhadap keberadaan keberadaan warga masyarakat di wilayahnya,” jelas Zikril.

Kepala wilayah, lanjut Zikril harus lebih aktif terhadap kondisi wilayah masing-masing. Sedangkan Dukcapil memposisikan diri untuk siap membantu dan mendukung stakeholder lainnya.

“Disdukcapil selalu membantu, soal keamanan dan masalah demografi kependudukan menjadi tanggungjawab banyak stakeholder sesuai dengan objek dan subjek domain atau persoalan,” tutupnya. (feb)