Dukungan KTP Penentu Calon Kades

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

//Pansus Pilkades Konsultasi ke Kemendagri

TOBOALI – Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang tata cara pencalonan, pemilihan, penetapan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa atau Pilkades memasuki tahap akhir pembahasan, yaitu konsultasi dengan bagian hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan rapat finalisasi akhir rancangan sebelum ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Bangka Selatan (Basel).
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pilkades, Samsir mengatakan semua konten pasal sudah disesuaikan dengan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku, didasari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Mendagri Nomor 112 Rahun 2014 tentang Pilkades.
“Dari semua pasal yang mengatur tahapan Pilkade masih ada satu hal yang belum menemukan kesepahaman, yaitu tentang pengaturan pantia seleksi apabila terjadi jumlah calon kades lebih dari lima orang,” katanya kepada wartawan, Sabtu (14/2).
Samsir menambahkan, dan ada empat alternatif yang menjadi pilihan tentang pembentukan panitia pemilihan yaitu proses seleksi dilakukan dengan melakukan seleksi akademis melalui serangkaian tes (tertulis dan interview). Panitia seleksi sendiri terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab), akademisi dan tokoh masyarakat yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (Perbup).
Ia melanjutkan, proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya jumlah dukungan dari masyarakat yang ditunjukan dengan bukti dukungan berupa KTP. Dukungan terbanyak yang menduduki urutan satu sampai lima yang akan secara langsung menjadi calon. Proses seleksi dilakukan oleh panitia Pilkades dengan mengikuti serangkain tes seleksi (tertulis dan interview) dengan materi yang komposisinya diatur dengan Perbup dan proses seleksi dilakukan dengan melihat rekam jejak calon tersebut dengan mempertimbangkan pengalaman kerja di pemerintahan dan dasar pendidikan.
“Setelah hasil konsultasi akhir dilakukan kemungkinan awal Maret raperda ini sudah bisa ditetapkan menjadi perda dan diestimasikan Agustus proses pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan,” tukas Samsir. (bim)

banner 1200x200

Baca Juga:  IKT Timah Datangi DPRD Babel: Kami Ingin IUP Tetap Utuh!
Rate this article!
Tags:
author

Author: