Eksekusi Pengosongan Rumah Dinas Gagal

by -

*Satpol PP Beri Tenggat Waktu Hingga Kamis Besok

TANJUNGPANDAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Belitung gagal melakukan upaya pengosongan rumah dinas yang ditempati Umaryadi Idris (61) di Jalan Sriwijaya, Senin (6/7) pagi kemarin.
Gagalnya eksekusi rumah dinas yang merupakan aset Pemkab Belitun, setelah  Umar sempat bersitegang dan melakukan negosiasi yang cukup panjang dengan petugas Satpol PP Belitung. Pensiunan PNS itu tetap ngotot menolak pengosongan rumah.
Setelah hampir tiga jam bernegosiasi, puluhan anggota Satpol PP Kabupaten Belitung membubarkan diri sekitar pukul 12.00 WIB. Dari negosiasi, Umar ditenggat selama tiga hari sejak Senin (6/7) untuk mengosongkan rumah di Jalan Sriwijaya, tak jauh dari Hotel Maxone.
Umar sangat menyayangkan niat eksekusi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Belitung ini. Sebab, rencana eksekusi tersebut mengenyampingkan unsur kemanusiaan. Sebelumnya, kata Umar sudah ada pendekatan orang-orang yang empati terhadap dirinya seperti Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) pada Minggu (5/7) malamnya. Inti pendekatan tersebut adalah tak ada Satpol PP Kabupaten Belitung yang diturunkan untuk keperluan eksekusi.
“Kita sudah sepakati tidak akan menurunkan Satpol PP dan kami tidak akan dipindahkan ke Aik Rayak. Kami minta biarlah pindah sendiri dan mengemasi barang sendiri. Makanya kami menolak, kami mengalami tekanan psikologis, Pol PP sampai ratusan orang begitu,”tukas Umar.
Umar sadar berada di posisi yang lemah, karena menempati rumah itu hanya berdasarkan surat penunjukan. Ia mau tidak mau harus menerima apa yang ada sekarang. “Suka tidak suka saya sadari posisi lemah dan tidak berdaya. Mau tidak mau ya saya harus terima seperti ini,”ujarnya.
Meski demikian, Umar tetap berpendapat status rumah itu bukan lah aset milik Pemkab Belitung. Menurutnya, rumah ini didirikan oleh Kanwil Perdagangan pada tahun 1980. Saat otonomi, waktu itu ada penyerahan aset dari Pemprov Sumsel ke Pemprov Babel pada tahun 2002. Dia juga mengklaim memiliki berita acara yang menyebutkan bahwa rumah yang didiaminya tersebut bukan termasuk dalam aset yang diserahkan ke Pemprov Babel.
“Saat ini belum selesai administrasinya dari Pemprov Babel ke Pemkab Belitung, itu yang diserahkan. Apalagi yang yang tidak diserahkan, jadi jelas kewenangan ini secara hukum adminstrasi adalah kewenangan (punya) Pemprov Sumsel,”terang Umar.
Sementara, Kasat Pol PP Kabupaten Belitung, Alkar menegaskan rencana eksekusi tersebut berdasarkan surat perintah Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem). Surat berlaku hingga rumah tersebut benar-benar dikosongkan.
“Kita hanya jalankan tugas sesuai surat perintah Bupati. Tapi, bukan juga harus hari ini rumah itu harus kosong, bisa besok, atau lusa,”tegas Alkar.
Dalam upaya eksekusi kata Alkar, pihaknya menurunkan hampir 100 orang anggota Satpol PP. Rencana eksekusi juga didampingi oleh ketua RT, pemborong, PPK, instansi terkait yang berkepentingan akan lahan dan rumah tersebut.
Selain itu, upaya eksekusi juga sudah dilaporkan mulai dari Sekda Belitung Karyadi Sahminan dan Wakil Bupati Belitung Erwandi A Rani. Kesepakatannya, pada Jumat (10/7) nanti, rumah harus sudah dikosongkan.
“Kami sudah sepakati seperti itu. Jadi kami akan lakukan penindakan tegas. Bukan berarti arogan, kami pastikan rumah itu dalam keadaan kosong. Sistem yang dipakai, melihat situasi dan kondisi,” tegasnya.
Alkar kembali mengatakan, setelah melalui berbagai pertimbangan dan negosiasi dengan pihak yang mendiami rumah akhirnya pihak Satpol PP memberikan tenggat waktu pengosongan, Kamis (9/7) besok.
“Rencananya, eks rumah dinas tersebut akan dialihfungsikan menjadi gedung baru Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Belitung, makanya harus dikosongkan secepatnya. (mg3)