Eksepsi PT BMMI Kandas, Putusan Sela Kuatkan Dakwaan JPU

by -
Eksepsi PT BMMI Kandas, Putusan Sela Kuatkan Dakwaan JPU
Terdakwa Bestiandy Rhusianto saat menjalani persidangan putusan sela di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kamis (28/1).

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Eksepsi yang dilakukan PT BMMI agar General managernya Bestiandy Rhusianto (RB) bebas dari dakwaan jaksa, akhirnya kandas. Majelis hakim menolak eksepsi terdakwa pada sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kamis (28/1).

Dalam perkara koorporasi ini, Majelis Hakim yang diketuai Himelda Sidabalok didampingi Hakim Anggota AA Niko Brama Putra dan Andhika Bhatara, menolak keberatan yang sebelumnya disampaikan dari penasihat hukum terdakwa.

Sebelum RB didakwa JPU Kejari Belitung dengan Pasal 98 Ayat 1 Juncto Pasal 116 Ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Sebab PT BMMI dinilai jaksa telah melakukan reklamasi. Sehingga itu mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove seluas 0,42 hektar, di kawasan Pantai Air Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

Akibat dari kegiatan reklamasi tersebut, negara mengalami kerugian Rp 1.783.575.711,25 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta, lima ratus tujuh puluh lima ribu, tujuh ratus sebelas koma, dua puluh lima rupiah).

Atas dakwaan itu, PT BMMI melalui penasihat hukumnya Rahmaniar mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan dari JPU Kejari Belitung. Pasalnya, menurut Penasihat hukum BR, Rahmaniar SH kliennya tidak bersalah, seperti pasal yang didakwakan JPU Kejari Belitung.

Selain itu, juga beberapa hal yang dinilai ganjal. Seperti masalah kekeliruan pengetikan dalam materi dakwaan. Sehingga pengacara hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk tidak melanjutkan perkara tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan menyatakan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. Karena, berdasarkan Yurisprudensi putusan MA nomor 1162K/Pos/1986, yang menyatakan kekeliruan pengetikan tidak berdampak akibat hukum.

Tak hanya itu, untuk materi eksepsi lainnya yang diajukan pengacara terdakwa juga tidak dapat diterima. Sebab, sudah menyangkut ke pembuktian pokok perkara. Sehingga majelis hakim berpendapat surat dakwaan dari JPU, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

“Untuk selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan,” kata Himelda Sidabalok, sambil mengetuk palu hakim.

Pekan Depan Penuntutan PT PAN

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Tanjungpandan Rino Adrian Wigunadi mengatakan, untuk perkara koorporasi lainya yaitu PT PAN juga masih dalam proses persidangan.

Untuk PT PAN, rencananya pekan depan akan disidangkan yakni dengan agenda tuntutan dari Jaksa. “PT PAN dengan terdakwa BI (General Manager) pekan depan akan disidangkan. Yaitu, dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU Kejari Belitung,” kata Rino.

Sebelumnya, JPU Kejari Belitung Aulia Perdana mendakwa koorporasi PT PAN dengan Pasal 98 Ayat 1 juncto Pasal 116 Ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Serta, Pasal 109 juncto Pasal 116 Ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kasus ini perusahaan tersebut melakukan penimbunan (reklamasi). Sehingga, kegiatan itu menyebabkan ekosistem salah satunya mangrove yang ada di lokasi menjadi. Atas kerusakan ekosistem yang ada di lokasi tersebut, menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. (kin)