Fahrizal-Suparta Dituntut 1,6 Tahun

by -

*Sidang Kasus Penipuan Pengurusan IUP
*Penasehat Hukum akan Ajukan Pembelaan

TANJUNGPANDAN-Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Beltim Fahrizal dan mantan Kabid Pertambangan Umum Suparta dituntut 1,6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dugaan kasus penipuan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT MAJU.

Pembacaan rencana tuntutan perkara nomor 1.92/Pid.B/2014/PN.TDN tersebut, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpandan, Selasa (10/2) kemarin. Sidang Majelis Hakim kemarin dipimpin Hakim Ketua Ronald Salnofry BYA, SH didampingi hakim anggota Andri N. Partogi dan Ferdinaldo H. Bonidikun.

Setelah pembacaan tuntutan JPU, akhirnya sidang dilanjutkan dua pekan mendatang. Sebab, Adystia Sunggara selaku penasehat hukum kedua terdakwa meminta waktu untuk menyusun pembelaan terhadap kedua terdakwa.

Dalam sidang kemarin, JPU Thony dan Bambang menjerat kedua terdakwa dengan tuntutan hukuman 1,6 tahun penjara. Menurut Humas PN Tanjungpandan, Andri N. Partogi, tuntutan diberikan karena ada beberapa hal yang memberatkan kedua terdakwa. Di antaranya, status Fahrizal dan Suparta selaku PNS yang merupakan abdi negara tidak mencerminkan perilaku yang baik sehingga terjerat perkara ini.

“Keduanya oleh JPU dianggap turut serta melakukan penipuan bersama-sama sesuai pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara 1,6 tahun dikurangi masa tahanan,” ungkap Andri usai persidangan.

Selain itu, keduanya dibebankan membayar biaya perkara Rp 5.000,- dan JPU meminta pengadilan mengembalikan sejumlah dokumen teknis dan surat izin bupati ke pihak terkait dalam hal ini PT Maju, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Beltim. Termasuk juga barang bukti berupa laptop dan carger milik salah satu PNS Kabupaten Belitung diminta dikembalikan.

“Menanggapi tuntutan JPU ini, pihak terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta sidang dilaksanakan dua minggu lagi. Karena mau menyiapkan pembelaan terhadap terdakwa. Alasannya juga karena cukup banyak saksi dalam perkara ini, jadi sidang dilanjutkan lagi 2 minggu mendatang hari Selasa 24 Februari 2015,” jelasnya.

Majelis hakim dalam persidangan kemarin juga meminta pihak terdakwa untuk tidak lagi melakukan penundaan atas batas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, majelis hakim meminta JPU kembali menghadirkan kedua terdakwa pada persidangan mendatang. Sebelumnya sidang ini tertunda pada pekan lalu karena salah satu terdakwa, Suparta sedang sakit.

Perkara yang cukup menyita perhatian publik ini sebelumnya dipicu tindak penipuan kedua terdakwa kepada PT Maju dengan menjanjikan bisa membantu perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah berakhir. Ada 3 IUP milik PT Maju dengan nomor 079, nomor 080 dan nomor 081 telah habis masa berlaku, kedua terdakwa dalam menyelesaikan itu meminta bantuan pelaksanaan seminar agar dibiayai pelapor.

Dalam perjalanannya, dokumen tersebut masih kurang lengkap dan terdakwa menawari pihak perusahaan untuk melengkapi persyaratan tersebut dengan biaya Rp 50 juta per 1 IUP. Iwan Arif selaku pelapor dalam perkara ini kemudian menelepon Suparta yang kemudian ditawar jadi Rp 40 juta per dokumen IUP. Iwan Arif pertama menyetor Rp 40 juta sebagai DP untuk 3 dokumen itu. Kemudian setor lewat ke rekening BCA Suparta Rp 40 juta dan ketiga kembali setor ke BCA rekening Suparta Rp 40 juta.

Suparta lalu meminta bantuan tiga pihak lain. Masing-masing pihak diberi upah Rp 15 juta untuk bikin laporan tertentu, Rp 6 juta pihak tertentu dan pihak lainnya sebesar Rp 6 juta. Selain itu, terdakwa juga meminta Rp 12 juta dari korban sebagai upah membuat peta IUP. Walaupun telah mengiming-imingi pihak pelapor untuk memperpanjang IUP dengan bantuannya, namun kedua terdakwa mengetahui dua dari tiga IUP milik PT Maju tidak bisa diperpanjang lagi.

Dari hasil penipuan itu Fahrizal mendapatkan Rp 25 juta, sedangkan Suparta mendapatkan Rp 55 juta. Fahrizal dengan Suparta sudah tau izin yang nomor 080 dan nomor 081 itu namun tetap memprosesnya dengan alasan ada kebijakan yang bisa mengatur itu setelah beberapa waktu lalu berkonsultasi dengan Kementerian ESDM RI. (yud)