Fezzi Berharap Pemda Beltim Segera Respon Keputusan Menkeu Terkait DAK untuk Corona

by -
Fezzi Berharap Pemda Beltim Segera Respon Keputusan Menkeu Terkait DAK untuk Corona
Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja.

belitongekspes.co.id, MANGGAR – Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja berharap Pemerintah daerah segera merespon surat keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan terkait pengalihan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan tahun anggaran 2020 untuk pencegahan virus Corona (Covid-19) di daerah. “Saya juga baru dapat (SK Menkeu, red) hari ini. Pastilah mereka (Pemda) sudah tahu,” ujar Fezzi saat dihubungi Belitong Ekspres.

Menurut Fezzi, Sekretaris Daerah seharusnya segera mengumpulkan OPD untuk mengecek dimana saja DAK yang bisa dilakukan pergeseran. Pemda harus bergerak cepat mengetahui mana saja DAK yang dapat dilaksanakan atau ditunda termasuk tidak dapat dilaksanakan.

“Sebenarnya yang harus dilakukan Sekda mengumpulkan OPD dicek DAK mana saja. Kan tidak semua DAK bisa dilaksanakan, atau ditunda. Makanya perlu dilakukan review, nah bisa dialihkan langsung,” sebut Fezzi.

Ia mengatakan setidaknya ada dua hal yang harus segera dilakukan Pemda guna mengantisipasi kasus penyebaran Covid-19. “Cek ke Dinkes dan RSUD berapa keperluan kita di Beltim untuk menghadapi wabah. Kemudian baru OPD lain kira-kira yang bisa dialihkan. Yang tahu kan TAPD dan SKPD terkait, mana yang bisa dilaksanakan atau yang tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Fezzi menyatakan keperluan penanganan Covid-19 juga memperhitungkan tanggap darurat yang disampaikan Pemerintah yakni hingga bulan Mei mendatang. “Sekda harus cepat mengumpulkan SKPD penerima DAK itu. Langsung ditanya skala prioritasnya yang mana. Tapi harus juga Dinkes dan RSUD menghitung berapa keperluan kita terutama safety. Masa darurat kan sampai Mei, ini baru Maret,” ingatnya.

Dia mengakui, meski dirinya sudah mengetahui surat keputusan Menkeu dan Menkes tertanggal 20 Maret namun belum menghubungi pihak eksekutif. Hanya saja, ia berharap hari Senin sudah ada respon cepat dan tidak menunda. “Saya belum kontak, inikan pasti juga semua sudah tau. Kami pastikan dulu responnya, kalau tidak ada baru kami kontak atau surati. Kita lihat Senin ini responnya bagaimana,” ujar Fezzi.

“Senin juga ada vicon dari Gubernur. Kita kan harus cepat, memang sekarang belum ada tapi bukan mustahil ada, makanya sebelum ada kita persiapkan dan gerak cepat,” imbuhnya. Meski demikian, Fezzi menyadari lembaga legislatif bukanlah eksekutor anggaran. Selain itu, komando penanganan adalah Kepala Daerah selaku pengendali.

“Inikan komando sudah jelas, siapa yang harus komando. Cuman kami kan bukan eksekusi makanya kita lihat dulu apa yang akan dilaksanakan. Jangan pula langsung. Seperti masalah (kerja dari rumah) PNS di Tanjungpandan dan Pangkal Pinang sudah ada (instruksi),” tandasnya. (msi)