Fezzy Hanya Terima Rp 1,8 Juta

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Uang Representasi Selama Menjabat Anggota Dewan

MANGGAR – Anggota DPRD Beltim dari fraksi PDI Perjuangan, Fezzy Uktolseja hanya bisa menerima uang representasi sebesar Rp. 1,8 juta selama menjabat sebagai anggota dewan. Itu merupakan konseksuensi karena ia maju sebagai pasangan calon Kepala daerah pada Pilkada 2015 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris DPRD Beltim, Evi Nardi, ketika ditemui Belitong, Jum’at (24/7) kemarin. Evi Nardi menjelaskan, uang representasi setiap anggota dewan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Besaran pertahun disesuaikan dengan masa bakti anggota dewan bersangkutan.

“Di bawah satu tahun atau satu tahun diberikan uang representasi sebesar Rp. 1,8 juta. Kalau dua tahun, kali dua dan seterusnya. Tetapi jika berhenti karena habis masa jabatan dalam 1 periode maka uang representasi dibayarkan 6 kali,” jelas Evi Nardi.

“Nah, untuk pak Fezzy, kan baru menjabat sekitar 10 bulan. Jadi uang representasinya Rp. 1,8 juta itulah,” tambahnya.

Terkait kepastian majunya politisi PDI Perjuangan, Fezzy Uktolseja sebagai pasangan calon Kepala daerah, Sekretariat dewan belum menerima surat permohonan pemberhentian sebagai anggota dewan. Hingga berita diturunkan, pengajuan dari partai yang bersangkutan secara resmi belum diterima bagian umum Sekretariat dewan.

Baca Juga:  Olah Pasar Tingkatkan Perekonomian Daerah

“Belum, belum kita terima. Tadi sudah kita cek kembali, apakah surat dari PDI Perjuangan sudah masuk. Tapi, mungkin saja secara lisan sudah disampaikan kepada pimpinan dewan,” jelasnya kembali.

Menurut Evi, mekanisme pengajuan pengunduran diri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Sesuai, bab XII pasal 102 ayat 1 huruf (b) menyatakan anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri.

“Jadi nanti, pemberhentian diusulkan pimpinan parpol kepada pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten Kota. Kemudian, selambatnya 7 hari sejak diterima, harus disampaikan kepada Bupati. Setelah itu, Bupati paling lambat 7 hari harus meneruskan surat kepada Gubernur tentang pemberhentian anggota dewan,” urainya.

Baca Juga:  Panwascam Manggar Lantik 101 Pengawas TPS

Ia menambahkan, setelah disampaikan kepada Gubernur maka keputusan pemberhentian ditunggu selambat-lambatnya 14 hari. Jika Gubernur tidak mengeluarkannya, secara otomatis dewan akan memproses pengunduran anggota dewan bersangkutan.

“Tapi kalau memang sudah masuk, secepatnya akan kita proses. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, sebab sebelum ditetapkan sebagai calon pasangan, surat pemberhentian harus sudah ada,” terang Evi.

Selanjutnya, anggota dewan yang mengundurkan diri akan dilakukan proses pergantian antar waktu. Sesuai aturan, calon legislatif yang memiliki suara terbanyak di bawah akan naik menggantikan.

“Segera setelah itu, kami akan berkirim surat kepada KPUD untuk mengetahui siapa nama calon legislatif dibawahnya. Kemudian yang bersangkutan akan diminta melengkapi berkas-berkas untuk dapat dilantik sebagai anggota dewan antar waktu,” sebut Evi.

“Paling cepat 2 bulan kedepan baru dilantik. Untuk PAW, pelantikannya tidak perlu ketua pengadilan tapi cukup pimpinan dewan melalui paripurna istimewa,” pungkasnya. (feb)

Rate this article!
Tags:
author

Author: