Gaji, Tunjangan, Fasilitas Tetap Jalan

by -

* Sampai Ada SK Pemberhentian, Pengunduran Diri Paslon Terus Berproses

MANGGAR – Selama belum ada SK pemberhentian dari Gubernur Bangka Belitung (Babel), Cabup dan Cawabup Belitung Timur (Beltim) yang berasal dari DPRD Beltim masih tetap menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas yang melekat. Ini sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010.

Demikian disampaikan, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Beltim, Evi Nardi, saat ditemui Belitong Ekspres, di ruang kerjanya Kamis (17/9) kemarin.

“Hak-hak keuangan masih tetap diterima sambil menunggu SK Gubernur. Kami sudah ngobrol dengan anggota komisioner KPUD Beltim agar Parpol diingatkan kembali secara tertulis. Parpol diminta proaktif agar calon dari DPRD Beltim memproses itu. Karena 23 Oktober, mereka (KPUD Beltim-red) harus sudah menerima surat pemberhentian itu,” ungkap Evi.

Untuk itu, DPRD Kabupaten Beltim terus melakukan proses pengunduran diri Cabup dan Cawabup Pilkada Beltim 2015 yang berasal dari anggota DPRD Kabupaten Beltim. Dari ketiga pasangan calon (Paslon) yang ada, setidaknya ada empat orang berasal dari anggota legislatif dan PNS. Mereka diminta untuk menyampaikan SK Pemberhentiannya.

Ke empat paslon tersebut, adalah Yuslih Ihza (Calon Bupati yang berasal dari DPRD Provinsi Babel), Burhanudin (Cawabup yang berasal dari PNS), Musdiyana (Cawabup berasal dari DPRD Beltim), dan Fezzi Uktolseja (juga Cawabup yang berasal dari DPRD Beltim).

“Prosesnya (untuk Paslon dari anggota DPRD Beltim,red) sudah kami tindaklanjuti dengan surat ke KPUD Beltim,” terangnya.

Lebih lanjut Evi mengatakan, surat terkait pengunduran diri itu dilayangkan ke KPUD Beltim itu untuk kepentingan meminta usulan calon Pengganti Antar Waktu (PAW). Ini sesuai dengan PP Nomor 16 tahun 2010 pasal 9, PAW diambil dari suara terbanyak nomor urut berikutnya dan berasal dari dapil yang sama, dengan anggota yang mengundurkan diri.
Proses pengunduran diri ini, menurut Evi, dimulai dari surat dari parpol Paslon berasal kepada Ketua DPRD Beltim. Kemudian surat akan ditindaklanjuti ke KPUD Beltim untuk meminta usulan PAW.

Surat akan dibalas KPU Beltim kepada DPRD Beltim dengan inti usulan calon PAW sesuai ketentuan. Belum berhenti di sana, usulan dari KPU Beltim itu akan kembali dilayangkan ke parpol terkait usulan kelengkapan persyaratan calon PAW.

“Prosesnya agak panjang dan memakan waktu. Persyaratan calon PAW itu ada sekitar 9 sampai 10 item persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk Surat Keterangan Berkelakukan Baik. Setelah itu, Parpol bersurat ke DPRD Beltim dan akan dilanjutkan ke Guburnur melalui Bupati, baru disampaikan ke Gubernur. Setelah kami sampaikan syarat-syaratnya, waktunya 7 hari di DPRD, 7 hari di Bupati, dan 14 hari di Gubernur. Jadi kurang lebih sebulan. Setelah itu baru akan keluar SK Pemberhentian dan Pengangkatan,” papar Evi.

Demikian juga tentang surat pemberhentian Cawabup dari PNS yakni, Burhanudin. Secara terpisah, Kabid Pengadaan Pembinaan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Beltim, Mudiarsono mengatakan, pihaknya juga telah memproses pengunduran diri Burhanudin.

 

BKD Beltim telah bersurat ke BKN Pusat dan ditembuskan kepada Sekretaris Kabinet (Setkab).Dijelaskan, surat dari BKN akan dibalas ke Pemkab Beltim yang berisikan SK Pemberhentian Burhanudin.
“Kebetulan saya sendiri yang mengantarkan. Kemarin ditelpon, prosesnya sekarang sudah ada di Dirjen Perundangan Daerah,” terang Mudiarsono kepada Belitong Ekspres.

Sementara surat pemberhentian dari Cabup yang berasal dari anggota DPRD Babel, Yuslih Ihza, diketahui juga terus berproses. SK Pemberhentian diri Yuslih diketahui harus ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

Sekedar untuk diketahui, masing-masing anggota paslon yang berasal dari DPRD dan PNS diberikan waktu hingga 23 Oktober mendatang atau 60 hari setelah ditetapkan sebagai paslon yang sah oleh KPUD Beltim beberapa waktu lalu. Jika tak ada surat pemberhentian ini, maka dinyatakan akan berakibat gugurnya seorang calon Bupati atau Calon Wakil Bupati. (feb)