Gara-Gara Laporan LSM, Sekda dan OPD Beltim Diperiksa Kejagung

by -
Gara-Gara Laporan LSM, Sekda dan OPD Beltim Diperiksa Kejagung
Sekda Kabupaten Beltim Ikhwan Fahrozi.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Sekda Kabupaten Beltim Ikhwan Fahrozi membenarkan kabar pemeriksaan dirinya bersama sejumlah pimpinan OPD oleh tim Kejaksaan Agung RI, pekan lalu di Kantor Kajari Belitung. Pemeriksaan tersebut merupakan undangan sebagai saksi atas laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemberantasan Korupsi (GPK).

“Saya pikir karena masyarakat memang butuh informasi, saya sampaikan beberapa hal berkenaan dengan permasalahan yang bergulir dengan kunjungan pihak Kejagung terkait pemeriksaan Kejari Beltim. Jadi posisi saya bahwa adalah diundang sebagai saksi beserta dengan OPD seperti Dindik, mantan Direktur RSUD, Kabag Barjas, Dinas Pertanian untuk dimintai keterangan berkenaan dengan laporan dari LSM tentang dugaan penyimpangan proyek-proyek di Beltim,” ungkap Ikhwan saat ditemui wartawan, Senin (22/3).

Ikhwan menjelaskan, kehadirannya memenuhi undangan sebagai saksi hanya menyampaikan sesuai kapasitas (Sekda) berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaporkan terhadap Pemerintah daerah.

“Jadi saya jelaskan, kalau saya dengan Kejaksaan Beltim hubungannya adalah huhungan kemitraan dan kedinasan. Terhadap proyek yang mungkin disangkakan adanya permainan proyek, kami Pemda hanya melaksanakan kegiatan sampai dengan selesainya kegiatan,” jelas Ikhwan.

Namun sepengetahuan Ikhwan, proyek jalan yang dilaporkan bermasalah justru tidak masalah. Bahkan hasil pekerjaan berdasarkan pemeriksaan maupun manfaat yang dirasakan masyarakat hasilnya memuaskan.

“Sehingga kami menganggap tidak ada permasalahan antara pemda dengan penyedia jasa (kontraktor jalan). Kalaupun disinyalir ada penyimpangan, saya kira pihak Kejagung juga telah memanggil saksi-saksi dari kontraktor. Ini nanti kita tunggu hasilnya,” sebut Ikhwan.

Ikhwan juga menjelaskan, pemeriksaan lainnya terkait adanya oknum (jaksa) yang bermain proyek pun telah diklarifikasi tim Kejagung kepada pimpinan OPD. “Khusus kami di Setda, memang ada beberapa proyek yang juga dibawah Sekretariat dan saya sudah konfirmasi ke Bagian Umum, kalaupun ada (oknum) mungkin akan kita dalami,” ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi pemberitaan media online yang menempatkan dirinya seolah-olah ingin memindahkan aparat. Menurut Ikhwan, pemanggilan dirinya dan pimpinan OPD memenuhi undangan tim Kejagung hanyalah bagian dari evaluasi.

“Tentang perkembangan informasi seolah-olah Sekda diminta dengan kalimat untuk memindahkan aparat, saya klarifikasi bahwa kejadian ini merupakan evaluasi. Bahasa evaluasi adalah mengevaluasi kinerja jajaran Pemda dan juga jajaran kejaksaan untuk sama-sama memperbaiki sehinga kedepan tidak ada lagi persoalan yang menggangu integritas dari lembaga ini,” tegasnya.

Ikhwan juga menyatakan informasi yang berkembang terkait pemeriksaan tim Kejagung mungkin saja hanya sebatas penambahan. Sebab ia berkomitmen tetap menjalin dan menjaga hubungan kelembangan dengan Kejaksaan. “Terhadap kasus-kasus ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Kejagung sebagai lembaga yang lebih kompeten untuk menyelesaikan permasalahan internal mereka,” tukasnya.

Sementara itu, Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Belitung Timur Angga Insana Husri SH yang dikonfirmasi wartawan, Senin (3/22) membenarkan ada pelaporan kegiatan proyek yang mengatasnamakan LSM GPK. Dimana laporan tersebut menyebut kegiatan di Pemkab Beltim yaitu proyek jalan di Kecamatan Simpang Pesak Desa Batu Itam dan perawatan jalan dalam Kabupaten di Kecamatan Manggar.

“Terkait turunnya tim (Kejagung) baru tahu pada hari Sabtu lalu, memang ada laporan pengaduan dari LSM GPK. Cuman GPK ini setelah koordinasi tidak diketahui keberadaannya di Beltim, Belitung dan Pangkalpinang pun tidak ada LSM itu,” ujar Angga.

Menurut Angga, seharusnya apabila kegiatan memang sifatnya strategis dan perlu pendampingan maka Kejaksaan membuat telaah. Ia justru mengaku tidak mengetahui potensi permasalahannya karena pekerjaannya baru selesai.

“Kami lihat juga bagus, permasalahan dimana kami tidak tahu karena masih dalam proses pemeliharan. Kemarin turun dari Inspektur IV, mungkin dari laporan GPK itu kan harus ada klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dipanggil. Cuman isi dari pemeriksaan ini kami tidak tahu seberapa jauh pihak itu mengetahui kegiatan itu. Ada permainan atau tidak, apapun bentuknya harus ada klarifikasi dan penjelasan,” bebernya.

Menurut Angga, setiap pelaporan tentu tidak boleh bersifat asumsi atau langsung mendiskriditkan karena perlu penggalian informasi. Karenanya, Angga meminta semua pihak melihat apakah patut diduga ada atau tidak (masalah) tentu akan dilakukan pemeriksaan kembali oleh pihak-pihak terkait.

“Berkenaan dengan isu-isu yang berkembang itu pun mempengaruhi merusak citra institusi kami. Kemarin yang dipanggil Pak Sekda, Kabag ULP, Kepala Dinas PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan penyedia jasa, dan barulah dari internal kami,” kata Angga.

“Tapi ada dinas-dinas yang tidak mintai keterangan karena pada 2020 karena ada refocusing dan tidak ada kegiatan. Karena kegiatan ini kan kalau laporannya itu ada yang bermain proyek, nah itu harus di klarifikasi. Tapi alhamdulillah sepengetahuan saya ini clear,” imbuhnya. Angga menambahkan, pengawasan tim Kejagung RI secara internal merupakan hal biasa. Biasanya terkait penyerapan anggaran di tiap-tiap satuan kerja. (msi)