Gub Didesak Hentikan KIP Pasir Padi

by -
foto-wajah-berita-2-Rustam-Effendi-Copy-e1455591669461
Gubernur Rustam Effendi

PANGKALPINANG – Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Bangka Belitung (Babel), Selasa (24/5) menggelar aksi damai di kantor Gubernur. Puluhan massa tersebut menyatakan menolak aktifitas kapal isap produksi yang beroperasi di kawasan Pantai Pasir Padi, Pangkalpinang. Untuk itu mereka mendesak Gubernur, Rustam Effendi untuk mengambil sikap terkait aktifitas KIP yang beroperasi di kawasan wisata itu. “Kami minta pak Gubernur untuk segera mengambil sikap terkait aktifitas KIP yang ada di Pasir Padi tersebut,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Abdullah Hamza.

Menurutnya Pangkalpinang merupakan daerah yang tidak memiliki wilayah pertambangan. Ditambah wilayah Pasir Padi adalah kawasan wisata yang harus diselamatkan. Namun aspirasi para mahasiswa tidak sampai ke telinga gubernur yang pada waktu bersamaan sedang menghadiri acara di Kabupaten Bangka Selatan.

Tak ayal, hal ini pun membuat kesal puluhan mahasiswa dan menilai gubernur tidak mempunyai itikad baik untuk menyelamatkan kawasan pariwisata. “Gubernur Babel tidak punya itikad baik untuk menyelamatkan pariwisata ini,” teriak perwakilan mahasiswa lainnya. Mahasiswa ini pun mengancam akan menggugat gubernur dengan perbuatan melawan hukum jika tidak segera menghentikan aktifitas kapal isap ini.

Tidak puas di kantor gubernur, massa bergerak ke gedung DPRD Babel dengan menyampaikan aspirasi yang sama yakni mendesak pemerintah segera  menghentikan aktifitas KIP di areal kawasan objek wisata Pantai Pasir Padi Pangkalpinang. Kedatangan mahasiswa ini disambut anggota DPRD Babel dari Komisi III, dan Kabag Humas Setwan DPRD Babel.

Ketua DPD sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap), Permahi Abdullah Hamza dalam orasinya mendesak pemerintah baik eksekutif maupun legeslatif, agar mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) KIP milik PT Stanindo Perkasa, menurut mahasiswa wilayah wisata Pasir Padi harus bebas dari aktifitas KIP karena dampak sangat dirasakan oleh masyarakat terutama para nelayan. “Kami sudah sampaikan masalah ini kepada Walikota, namun kami hanya dapat cemooh. Sedangkan ini masuk kawsan Pasir Padi. Maka itu kami datang kesini untuk menyampaikan keberatan kami kepada DPRD Babel,” ujar Abdullah.

Tak hanya itu, Permahi Babel minta pelaku KIP di pantai Pasir Padi ditangkap dan diadili karena telah melanggar regulasi yang ada. Kemudian Permahi juga mendesak pengusaha KIP bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di pantai Pasir Padi dan melakukan upaya lain yang belum diatur dalam MoU dengan mengedepankan kepentingan rakyat Kota Pangkalpinang. “Dalam Perda Pangkalpinang, mengatur bahwa Kota Pangkalpinang harua bebas dari pertambangan selain Pasir Padi merupakan kawasan wisata. Jadi ini telah melanggar regulasi yang ada,” terangnya.

Maka itu, Permahi Babel juga menolak aktivitas pertambangan di kawasan wisata yang ada di Babel. “Kami minta Gubernur untuk mencabut izin KIP ini. Kami juga minta kepada DPRD untuk memperjuangkan aspirasi kami karena KIP ini telah memiliki izin yang lengkap. Sehingga bertolak belakang dengan regulasi yang ada dan kebijakan walikota yang menetapkan Pasir Padi sebagai kawasan wisata,” tegasnya.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Babel, Syamsirwan dan Azwari Helmi menangapi positif dengan apa yang telah disampaikan oleh para mahasiswa tersebut, jika memang melanggar regulasi maka anggota DPRD Babel dalam hal ini Komisi III tidak akan tingal diam. “Kami tidak akan tinggal diam jika ini melanggar regulasi. Pangkalpinang memiliki Perda yang mengatur bahwa Pangkalpinang harus bebas dari pertambangan, selain itu pasir padi merupakan kawasan wisata,” ujar Syamsirwan.

Untuk itu, dikatakan Syamsirwan pihaknya juga sepakat untuk menolak aktivitas pertambangan aktivitas KIP di kawasan wisata yang ada di Babel. “Kami juga menolak aktivitas pertambangan di kawasan wisata di Babel. Kami terima aspirasi ini, akan kami sampaikan juga kepada pimpinan dewan. Para pengusaha harus melakukan aktivitas pertambangan sesuai dengan regulasi,” jelasnya.

Maka dari itu, Komisi III akan mempelajari regulasi masalah KIP ini baik regulasi dari pusat maupun daerah. “Kita juga harus pelajari regulasi, kita lihat kembali berapa mil operasi jika ini melakukan pelanaggaran maka ki juga tidak akan tinggal diam. Jika melanggar aturan maka pantas ditolak. Namun tidak semua KIP bisa dihapuskan karena timah masih andalan kita,” terangnya.

Sementara  ditambahkan angota Komisi III lainnya, Azwari Helmi dihadapan mahasiswa, Ia juga meminta Permahi manyurati Kementerian ESDM atau Presiden RI tentang masalah ini. “Kami terima itikat ini.  Saya pribadi minta mahaiswa Permahi untuk membuat rekomendasi untuk menyurati Kemnterian atau Presiden. Kami sepakat KIP ditutup, karena pariwisata saat ini sedang kita galakkan. Kemudian untuk apa ada KIP kalau tidak menguntunngkan. Mari kita sama- sama bergerak untuk menolak KIP ini,” sarannya.

Terpisah, Katua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat nelayan dengan adanya KIP ini. Apa yang dilakukan mahasiswa sendiri merupakan hal yang positif dalam bentuk kepedulian mereka terhadap Babel. “Ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap nelayan. Karena pasca timah salah satu sekyor andalan kita adalah nelayan. Jadi sekarang ini saya kembaki ke Komisi III kalau mereka menolak maka saya ikut menolak,” jelas Didit. (cr2/cr1)