Gub: Pengusaha Harus Sadar UU Tenaga Kerja

by -

PANGKALPINANG – Semua perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib mengikuti semua aturan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi.
“Kita ini negara hukum, semua pengusaha harus taat hukum, dan perusahaan harus sadar akan Undang-undang ketenagakerjaan tentang hak para pekerja,” ungkap Rustam, Kamis (29/01) kemarin.
Seperti diawal tahun ini, Rustam berharap semua perusahaan dapat memenuhi hak pekerja, khususnya untuk jumlah penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja. “UMP sudah kita tetapkan, pengusaha atau perusahaan harus membayar upah karyawannya sesuai UMP dan perusahaan dapat mengajukan UMP sektoralnya, pastinya harus mengacu dengan UMP kita tahun ini yang Rp 2,1 juta,” terang Rustam.
Bila ada perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang tenaga kerja, bahkan bila ditemukan ada perusahaan yang membayar upah karyawannya tidak mengacu dari UMP Babel, Rustam meyakinkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel akan memberikan sanksi tegas.
“Kita akan berikan sanksi tegas untuk perusahaan yang bandel karena undang-undang, Pergub dan Perda kita jelas. Kalau pengusaha keberatan dengan yang kita tetapkan, silahkan angkat kaki dari Babel, kita akan cabut izin usahanya, silahkan mereka buat usaha di Inggris sana,” tegasnya.
Saat disinggung, bila dari instansi terkait juga tidak tegas dalam hal ini, Rustam kembali menegaskan ia akan membentuk tim khusus untuk menangani pengusaha yang bandel. “Kita akan buat tim khusus dan menggandeng aparat hukum kalau masih ada pengusaha bandel yang melanggar UU dan Pergub tenaga kerja,” tutupnya. (eza)